Edisi 30-06-2016
Akses Kesehatan Pemudik Dipermudah


YOGYAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berjanji akan mempermudah layanan bagi para pemudik selama H-7 dan H+7 Lebaran.

Para pemudik masih bisa mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk dan sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Itu bisa diakses tanpa syarat berbelit. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Yogyakarta, Upik Handayani mengatakan, selama musim mudik nanti seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik masih berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Selama arus mudik, para pemudik hanya menunjukkan kartu kepesertaan serta kartu identitas. Jika kartu kepesertaan ketinggalan, pesertahanyamenunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). “Tetapi harus KTP elektronik.

Karena yang dilihat nanti adalah nomor induk kependudukan,” ujar Upik, kemarin. Kemudahan ini diberikan kepada pemudik yang bersifat emergency (darurat) ataupun non-emergency .

Untuk pasien pemudik darurat, semuanya bisa menikmati layanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan manapun. Sementara kasus non-emergency bisa dilayani di layanan kesehatan yang sebelumnya ditunjuk. Dia menambahkan, nanti fasilitas kesehatan tersebut akan berkoordinasi sendiri dengan fasilitas kesehatan pasien tercatat.

Layanan BPJS Kesehatan ini hanya bisa dinikmati oleh kepesertaan yang masih aktif. Oleh karena itu, pihaknya meminta semua fasilitas kesehatan yang menerima pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan untuk melihat terlebih dulu status kepesertaan calon pasien.

Caranya bisa dilakukan dengan mengecek di laman BPJS atau menghubungi hotline BPJS Kesehatan. “Kepesertaan yang aktif adalah peserta tidak memiliki tunggakan iuran,” ucapnya.

Diakuinya kemungkinan penonaktifan tersebut bisa saja terjadi karena dilakukan otomatis oleh sistem. Terlebih ada perubahan alokasi kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS yang preminya ditanggung pemerintah.

Tahun ini jumlahnya bertambah dibanding tahun lalu. Penambahan tersebut juga disertai dengan perubahan penerima. “Tahun 2015 secara nasional peserta BPJS Kesehatan PBI sekitar 86,4 juta orang. Tahun ini sekitar 92,4 juta orang,” kata Upik.

Perubahan jumlah tersebut juga disertai perubahan penerima di masyarakat. Alasannya ada sebagian penerima tahun 2015 yang tereliminasi karena berbagai hal.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DIY, Sulistyo mengatakan, layanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Jadi pemerintah melalui BPJS Kesehatan dan rumah sakit harus memberikan kemudahan mengakses layanan kesehatan.

Sementara Kepala Cabang PT Jasa Raharja Yogyakarta, I Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan instansi lain akan bergotong-royong memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Khusus untuk Jasa Raharja, pihaknya berusaha menjamin khusus korban kecelakaan lalu lintas agar mendapatkan layanan semestinya. Rumah sakit harus mengambil tindakan emergency terlebih dulu tanpa menunggu persyaratan lengkap.

erfanto linangkung

Berita Lainnya...