Edisi 30-06-2016
Warga Minta Kepastian Kompensasi PAG


KULONPROGO – Tidak adanya kejelasan kompensasi dari Kadipaten Pakualaman, membuat petani penggarap lahan Pakualaman resah. Apalagi dari sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), lahan yang dijadikan tambak kompensasinya nol.

Warga berencana mengadukan permasalahan ini kepada bupati dan Pakualam. Ketua Masyarakat Peduli Kulonprogo (MPK) Bayu Puspo Pangaribowo, menerangkan, MPK banyak membawa aspirasi masyarakat luas.

Salah satunya dari petani penggarap pesisir selatan yang ada di wilayah Glagah. Mereka saat ini resah karena tidak ada kepastian kompensasi. Selama ini lahan pesisir yang terletak di Glagah merupakan tanah persil merah.

Sementara tanah Pakualaman hanya meliputi pasar dan pesanggrahan yang menjadi Kantor PT Jogja Magasa Iron (JMI). Namun, dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan DIY, tanah persil merah ini menjadi tanah PAG.

“Tanah itu sebenarnya bisa disertifikatkan warga karena sudah puluhan tahun dikelola warga. Namun sebagai penghormatan ke PA, kita tidak mencoba menyertifikat,” kata Bayu.

Warga berharap Kadipaten Puropakualaman segera menjelaskan berapa kompensasi yang akan diterima warga. Ketika didesak ditanyakan kepada tim, hanya dijawab masih dalam pembahasan.

Permasalahan juga terjadi terkait hasil pendataan terhadap lahan PAG yang menjadi tambak. Sebab, hasil pendataan yang ada, kompensasi terhadap PAG adalah nol. Penggarap hanya mendapatkan kompensasi terkait tanaman lain yang nilainya hanya Rp6,2 juta. Padahal dari satu bidang tambah, dalam waktu 80 hari bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp190 juta.

“Apa beda kita dengan kafe, yang tempat maksiat saja dapat,” ujar Bayu. Petani penggarap lainnya, Bambang Anggoro mengingatkan kepada PT Angkasa Pura bahwa lahirnya IPL tidak lepas dari dukungan mereka.

Warga petani penggarap semuanya setuju dan mendukung bandara hingga hasilnya cukup signifikan. Pakualaman harus bisa lebih bijaksana. Jika memang tidak bisa menghidupi masyarakat, tetapi jangan mematikan. “Kita akan menghadap bupati dan Pakualaman,” tandasnya.

Kabid Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kanwil BPN DIY Suwardi mengaku yang diundang di Balai Desa Glagah ada sekitar seratus petani penggarap.

Ada sebagian tambak itu yang tidak didata karena memang ditolak. “Kita lakukan hari ini dan besok. Nanti dilanjutkan setelah lebaran,” ucapnya.

Menurutnya, tambak tidak ada nilai kerugian karena dari LO (legal opinion) dari Kejaksaan tidak ada nilai ganti rugi. Sehingga tidak dilakukan penilaian. Mereka bisa mengajukan protes dan nanti akan ada evaluasi dan langkah lebih.

kuntadi

Berita Lainnya...