Edisi 03-07-2016
Jadikan Indonesia Negara Donor


Selama ini Indonesia kerap dianggap sebagai negara penerima bantuan. Hal tersebut yang kemudian menjadi tantangan bagi Siti N Mauludiah. Wanita yang akrab dipanggil Nining ini ingin mengubah mindset masyarakat agar mereka tahu bahwa Indonesia juga merupakan negara pemberi bantuan.

Nining sangat percaya, dengan memberi, kelak kita bakal menerima lebih banyak. Pemahaman itu pula yang coba ia terapkan kepada masyarakat. Bahwa dengan memberi, kita akan menerima lebih. Lantas, apa yang dilakukan Nining untuk menanamkan pemahaman tersebut? Berikut petikan wawancara KORAN SINDOdengan wanita kelahiran 20 Juni 1967 ini.

Apa saja kegiatan Anda saat ini?

Saat ini saya lebih banyak menyibukkan diri di Kemenlu sebagai direktur kerja sama teknik (KST). Selain itu, saya juga aktif di paduan suara alumni Universitas Padjadjaran dan mengikuti kegiatan donor darah.

Apa tugas Anda di KST?

Direktorat Kerja Sama Teknik yang saya kerjakan seperti yang dilakukan lembaga-lembaga pemberi bantuan seperti USAID (United States Agency for Internationl Development) ataupun JICA (Japan International Cooperation Agency).Kami merupakan badan pemerintah yang melakukan kerja sama pembangunan.

Indonesia saat ini telah banyak memberikan bantuan kerja sama teknik kepada negara-negara berkembang, terutama sejak 2010, kita semakin sering memberi bantuan. Apalagi Indonesia sejak 2007 tidak lagi disebut negara berkembang, melainkan negara berpenghasilan menengah. Dengan begitu, kita harus meningkatkan responsibility, tidak hanya sebagai negara penerima, tapi juga negara pemberi.

Dalam bidang apa saja bantuan yang diberikan?

Ada berbagai bentuk bantuan yang diberikan. Mulai dari pelatihan, magang, pengiriman tenaga ahli, bahkan hingga pembelian alat untuk membantu negara-negara tersebut. Dalam memberikan pelatihan, kita lebih banyak membawa peserta ke Indonesia. Biasanya pesertanya terbatas. Sedangkan untuk tenaga ahli, kita yang mengirim tenaga ahli ke luar negeri.

Dengan mengirimkan tenaga ahli, bantuan yang diberikan bisa lebih efisien karena banyak yang dapat kita latih. Untuk bidangnya, kita lebih banyak membantu dalam bidang pertanian seperti menaman padi yang lebih efisien atau membajak sawah. Juga dalam bidang perikanan yang merupakan salah satu prioritas wilayah yang kita sasar, yaitu Pasifik.

Di bagian pesisir pantai, kita juga memberi pelatihan mengenai pemanfaatan kelapa misalnya. Karena, ternyata masih banyak negara yang tidak tahu manfaat kelapa. Padahal, mulai dari daun sampai akar kepala, semuanya bermanfaat. Saya pernah melihat, di beberapa negara Pasifik masih banyak yang mengambil daging kelapa saja.

Sedangkan airnya dibuang karena mereka tidak tahu kalau itu bisa dikonsumsi. Atau, ada juga yang meminum airnya saja, dagingnya dibuang. Selain itu, bantuan di bidang demokratisasi seperti pemilu juga banyak diminta oleh beberapa negara Arab.

Bahkan dengan banyaknya permintaan kepada Indonesia untuk memberikan workshopmengenai demokratisasi, negara-negara maju pun terkadang datang kepada kita untuk bekerja sama. Dalam hal penanggulangan risiko bencana juga banyak diminta oleh negara-negara lain. Ada juga permintaan dalam bidang BKKBN. Dalam bidang pekerjaan umum (PU) juga banyak yang meminta bantuan.

Inovasi apa yang Anda lakukan?

Saat pertama kali kita memberi bantuan, sifatnya lebih kepada charity. Tapi, kemudian saya berpikir, seharusnya kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita berikan. Tidak hanya memberikan bantuan, tapi dilihat juga apakah ada manfaat ekonomi, manfaat politis, dan sebagainya, baik bagi Indonesia maupun negara penerima bantuan.

Jadi, kita menerapkan sistem dengan menelaah terlebih dulu negara mana yang lebih diprioritaskan, sesuai dengan kepentingan Indonesia. Misalnya untuk saat ini kita prioritaskan membantu Timor Leste karena itu merupakan negara yang paling dekat dengan kita. Selain itu, kita juga melihat potensi pasar untuk produk-produk Indonesia, apa saja yang bisa dimasukkan.

Prioritas pemetaan baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik tidak hanya melibatkan Kemenlu, tapi setiap kementerian yang ingin memberi bantuan. Misalnya Laos, Myanmar, dan Kamboja yang menjadi prioritas kita. Begitu pun Palestina sebagai satu-satunya negara yang belum merdeka. Apalagi kita memiliki kedekatan emosional sehingga kita merasa memiliki tanggung jawab sebagai sesama negara berkembang untuk mendukung dan mendorong kemerdekaan negara tersebut.

Selain itu, saya juga sedang menyusun perpres single agency. Single agency merupakan badan tunggal yang mengelola, mengakomodasi, sampai membuat kebijakan terkait dengan bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang. Karena setelah saya dan tim melihat, lantaran tidak ada single agencyini, dampaknya belum efektif, baik impact-nya terhadap penerima manfaat maupun manfaat untuk kita.

Dalam mempromosikan program, saya membentuk satu tim media agar program kami terealisasi. Selama ini pola pikir kita adalah Indonesia hanya sebagai negara penerima bantuan. Kalau saya ke daerah menyosialisasikan program ini, pertanyaannya, bantuan seperti apa yang bisa kita dapatkan dari negara lain? Pola pikir tersebut harus kita ubah. Kita saat ini sudah menjadi negara donor.

Kenapa Anda merasa perlu ada single agency?

Dengan adanya perpres single agency, kita bisa memiliki lembaga seperti USAID atau JICA sehingga ada lembaga yang benar-benar memikirkan pemberian bantuan tersebut, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan adanya single agency, kita juga mengharapkan promosi ini bisa lebih gencar dan Indonesia akan semakin dikenal sebagai negara yang memberikan bantuan. Dengan ada single agency, kita akan memiliki humas sendiri, tim tersendiri, sehingga branding-nya akan lebih kuat.

Negara mana yang paling banyak diberi bantuan?

Palestina merupakan penerima manfaat paling banyak dari kita. Apalagi sebelumnya kita pernah memiliki komitmen untuk melatih 1.000 orang Palestina dari 2008-2013. Hingga saat ini mungkin sudah 1.600 orang. Selain itu, Afghanistan, Myanmar, Timor Leste, dan wilayah Pasifik. Hingga saat ini kita sudah memberi bantuan ke 80 negara, kebanyakan dalam bentuk pelatihan.

robi ardianto