Edisi 09-08-2016
Pengadaan Mesin Parkir Meter Lamban


JAKARTA– Pemasangan tempat parkir elektronik (TPE) di 378 titik ruas parkir on street berjalan lambat. Uji coba mesin parkir meter baru di tiga titik yang dilakukan sejak April 2014 hingga pertengahan 2015.

Tiga titik itu yakni Jalan Agus Salim (Sabang), Jakarta Pusat; Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara; dan Jalan Falatehan, Jakarta Selatan. Menurut Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, lambatnya pemasangan TPE lantaran permasalahan lelang pengadaan mesin parkir meter. Sebelumnya Unit Pengelola Teknis (UPT) Parkir mengajukan lelang investasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Padahal, lelang investasi mesin parkir meter yang menggunakan satuan ruas parkir (SRP) sangat riskan menanggung risiko wanprestasi. Kekhawatiran itu pun akhirnya terjadi. BPKAD menyatakan lelang investasi TPE gagal sebab tidak ada satu pun yang bisa menjamin ketetapan SRP tidak berubah peruntukan sejalan dengan pembangunan. ”Investor takut SRP hilang atau berubah peruntukan ke depan. Akhirnya kami sepakati melelang mesin parkir di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui e-catalogue.

Sekarang sudah tayang dan kami sudah membeli 46 mesin,” ungkap Sigit kemarin. Pembelian 46 mesin parkir meter dilakukan UPT Parkir yang kini sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan menggunakan hasil pendapatan parkir. Sebanyak 46 mesin parkir akan dipasang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan sesuai keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

”Kami tidak bisa begitu saja memasangnya. Wali kota harus koordinasi dulu. Kalau main pasang ternyata itu bukan SRP on street, ya kami harus ubah dulu peruntukannya,” katanya. Menurut dia, sejak menjadi BLUD, UPT Parkir diperbolehkan menggunakan pendapatannya demi kepentingan perparkiran. Sayangnya, dia tidak bisa menyebut anggaran yang dikeluarkan untuk membeli 46 mesin parkir meter mengingat semua catatan anggaran berada di BLUD Perparkiran.

Mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jakarta Timur itu mengakui uji coba mesin parkir meter di tiga titik masih minim pengawasan. Efektivitas mesin parkir sejatinya apabila semua titik parkir on street telah diberlakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui ada parkir meter dan pengawasan dapat terpantau melalui satu sistem. Sigit mengatakan, ada mesin parkir meter dapat menekan kebocoran pendapatan di tiga titik hingga 500%. Sebelum pemasangan hanya Rp500.000 per hari, kini mencapai Rp12 juta per hari.

Dia berharap BLUD Perparkiran memasang semua parkir on street dengan mesin parkir meter sebelum kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) diberlakukan pada 2018. ”Kalau cuma tiga, ya bagaimana pengawasannya. Itu juga kan percontohan. Mengubah budaya masyarakat itu harus dilakukan berbarengan dan sinergi. Jadi ketika ERP diberlakukan, mesin parkir berjalan dan angkutan sudah memadai. Kemacetan pun bisa terurai,” katanya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menuturkan, sebelum menerapkan mesin parkir meter, Pemprov DKI harus memperhatikan dua hal. Pertama, jangan sampai penerapan mesinparkirmenjadi moral hazard sumber pungutan liar baru dan tata kelola keuangan. Kedua, apakah Pemprov DKI sudah mampu menyediakan fasilitas parkir off street dengan jumlah dan pelayanan memadai.

Selain itu, bila masyarakat didorong untuk meninggalkan kendaraannya di rumah atau lokasi park and ride, apakah sistem angkutannya sudah memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di bagian lain, Unit Pengelola Perparkiran Dishubtrans DKI Jakarta sedang mempelajari keluhan soal parkir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pengunjungrestorandankafe dikawasan tersebut dimintai tarif mulai Rp20.000–50.000.

Parkirnya pun bervariasi, dari depan kafe atau restoran hingga di trotoar. Kepala UP Perparkiran Dishubtrans DKI Jakarta Tiodor Sianturi mengatakan, jika terjadi di pelataran parkir milik tempat usaha, pihaknya tidak bisa mengatur masalah tarif karena kewenangan pemilik usaha. Tarif parkir valet di Kemang juga belum ada ketentuan yang mengatur besarannya. Namun, dia berencana membuat aturan mengenai ketentuan tarif valet tersebut.

Pemilik tempat usaha yang memiliki luas lahan parkir lebih dari 125 meter persegi wajib mengajukan permohonan izin ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Pergub No 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dia berharap pemilik tempat usaha di Kemang memberikan informasi tarif parkir yang jelas ke masyarakat. "Jadi tidak beda-beda setiap hari," ucapnya.

Bima setiyadi