Edisi 21-08-2016
1,8 Juta Jiwa Lanjut Usia Hidup Telantar


SEMARANG– Jumlah warga lanjut usia (lansia) yang hidup dalam kondisi telantar mencapai 1,8 juta jiwa. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengupayakan adanya perhatian agar mereka bisa hidup layak di tengah masyarakat. Salah satunya melalui program bedah rumah untuk lansia. “Kami bersama elemen-elemen masyarakat terus mengupayakan pemberian rehabilitasi dari sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni menjadi tempat tinggal layak.

Itu menjadi penting sehingga di sisa usia mereka tetap bisa terlayani dengan baik,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seusai bedah rumah lansia di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, kemarin. Untuk program bedah rumah lansia, pemerintah menargetkan 27.000 unit rumah se-Indonesia dengan sasaran rumah tidak layak huni.

“Data awal kita 27.000 unit rumah namun seiring adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah jadi mungkin angka itu akan di-update lagi,” paparnya. Selain mengandalkan APBN, bedah rumah lansia ini juga melibatkan peran swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kemensos Carolin Clara menambahkan, selain bedah rumah, ada berbagai program yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap lansia. Seperti bantuan langsung santunan senilai Rp200.000 per bulan. Selain mendapatkan uang, mereka juga mendapatkan pendampingan dalam menjalani hidup di usia tua.

“Jadi mereka ini tidakhanyamendapatkanuang, tapi jugaperlupelayanan-pelayanansehari- hari,” ungkapnya. Selain itu, juga ada layanan home care yaitu pelayanan ke rumah- rumah dengan memberdayakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Lansia diberikan pendampingan langsung di tengah masyarakat. “Panti itu alternatif terakhir karena yang kita dorong adalah perawatan di tengah masyarakat dengan pendampingan,” paparnya.

Zukirah, lansia asal Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang mengaku sangat terharu karena rumahnya yang selama ini menjadi langganan banjir rob, direhab dan sudah layak huni. “Matur suwun sanget (terima kasih banyak) Ibu Menteri,” ungkapnya penuh haru. Di wilayah Genuk total ada 30 unit rumah yang mendapatkan program rehabilitasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jateng Rudy Apriyantono mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni di Jawa Tengah (Jateng) mencapai 1,6 juta unit. Angka tersebut merupakan keseluruhan tidak hanya rumah lansia. Dalam setahun ini ditargetkan proyek rehabilitasi rumah tidak layak mencapai sekitar 15.000 unit. Untuk 2017 ditargetkan sebanyak 30.000 unit.

“Ini pelaksananya Dinas Pekerjaan Umum, datanya dari kami,” ucapnya. Saat ini angka keluarga miskin di Jateng mencapai 4,5 juta kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, sekitar 1 juta jiwa termasuk dalam kategori PMKS. “Mereka ini keluarga miskin yang absolut nonproduktif. Mereka yang harus kita openi (mendapat bantuan ekonomi) bersama masyarakat lewat Lembaga Kesejahteraan Swasta,” kata Rudy.

Menurut Rudy, untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni penanganannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, tapi juga berbagai komponen termasuk pemerintah kabupaten/ kota serta peran swasta lewat program CSR. Dalam penanganan masalah sosial, ada empat pilar tindakan yakni perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu menambahkan, Pemkot Semarang memiliki program penanggulangan kemiskinan dengan tagline Gerbang Hebat, yakni gerakan bersama penanggulangan kemiskinan dan pengangguran gerbang hebat melalui harmonisasi ekonomi, edukasi, ekosistem, dan etos bersama masyarakat.

“Kita juga luncurkan kartu warga miskin, program bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penanganan kemiskinan ini persoalan yang kompleks sehingga butuh dukungan dari stakeholders untuk bersama melakukan pemberantasan kemiskinan,” tandasnya.

abdul rochim

Berita Lainnya...