Edisi 21-08-2016
Rekam E-KTP Terakhir September


BANTUL– Warga yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terancam tidak bisa mengakses layanan publik berbasis data.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meminta agar warga segera membuat e-KTP. Sebab, Perekaman e-KTP akan berakhir pada 30 September mendatang. “Warga akan kesulitan mengakses layanan publik yang menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) jika tidak segera membuat e-KTP,” kata Kepala Disdukcapil Bantul Fenti Yusdayati, kemarin.

Fenti mengaku sudah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP. Dalam surat edaran itu ada 17.168 warga Bantul belum melakukan perekaman dan diminta segera melakukan perekaman e-KTP sebelum 30 September 2016. “Dengan surat edaran itu, kita juga sudah mengirimkan surat ke kecamatan sampai kelurahan,” tuturnya, kemarin.

Menurut Fenti, kendala dalam perekaman e-KTP, yakni kurangnya kesadaran warga untuk melakukan perekaman. Itu terjadi karena warga banyak yang bekerja di luar Bantul. Padahal, masa berlaku KTP lama sudah habis sejak 30 Desember 2014. “Kita imbau warga untuk segera melakukan perekaman data e-KTP, bisa datang ke kantor kecamatan atau Disdukcapil, untuk di Disdukcapil pelayanan bisa sampai Sabtu pukul 11.00 WIB,” ungkapnya.

Di luar data dari Kementerian Dalam Negeri, secara keseluruhan dari 630.000 warga Bantul yang saat ini sudah wajib e-KTP, menurut Fenti, ada sekitar 3,5 sampai 4% yang belum melakukan perekaman. Itu bisa terjadi salah satunya karena sebelumnya ada yang belum umur, namun kini usianya sudah wajib memiliki KTP sehingga datanya belum terekam.

“Kita lakukan upaya jemput bola dengan datangi sekolah, selain itu juga datangi warga yang sakit, warga yang difabel,” katanya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Ryantono kepada wartawan menyampaikan tidak ada perubahan anggaran pada APBD Perubahan karena kondisi keuangan yang mepet.

Kecuali untuk program yang mendesak, seperti untuk percepatan e-KTP ada penambahan anggaran. Hanya saja, pihaknya tidak menyampaikan berapa nominal penambahan anggaran yang digelontorkan bagi Disdukcapil Bantul itu. Sementara itu, Kota Yogyakarta menargetkan 100% warganya memegang e-KTP pada akhir September mendatang.

Data Disdukcapil Kota Yogyakarta, masih ada sekitar 2,5% warga yang belum memiliki e- KTP.Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi mengatakan, warga Kota Yogyakarta yang telah memiliki e-KTP sebanyak 97,5% dari 312.000 penduduk. Artinya, masih ada 2,5% atau 7.800 warga yang belum memiliki e-KTP.

“Dari 2,5% itu, kemungkinan saat ini sudah ada yang meninggal atau sedang kerja di luar daerah sehingga belum bisa mengurus,” katanya, kemarin. Selain beberapa faktor tersebut, Disdukcapil juga menengarai adanya warga yang memiliki dua status kependudukan atau dobel KTP. Sisruwadi berjanji akan menghapus data administrasi jika terbukti adanya dobel KTP. “Yang dobel-dobel nanti akan kita hapus,” sebutnya.

Diketahui, instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, setiap warga negara Indonesia yang telah cukup umur wajib memiliki e-KTP paling lambat akhir September 2016. Guna merealisasikan target pemerintah pusat tersebut, pemerintah tingkat daerah terus berupaya mengajak warga agar segera merekam e-KTP.

Pada awal September nanti, Disdukcapil akan melakukan pemutakhiran data warga Kota Yogyakarta. Mekanismenya, akan melalui pengurus RT dan RW untuk membagikan blangko kependudukan ke seluruh warganya untuk diisi. “Blangko itu seperti kartu keluarga. Di sana ada pertanyaan sudah merekam belum dan sebagainya.

Akan ketahuan nanti yang sudah meninggal, domisilinya sudah pindah, dan sebagainya,” imbuhnya. Dia pun optimistis, pada akhir September 2016 sesuai arahan dari Kemendagri, seluruh warga Yogyakarta telah memiliki e-KTP. Sebab bagi warga yang tak memiliki e-KTP akan kehilangan beberapa fasilitas dari pemerintah, seperti jaminan kesehatan hingga tak bisa mengurus izin pernikahan.

“Kemendagri memang menginstruksikan 30 September 2016, seluruh warga memiliki e- KTP,” imbuhnya. Selain mengejar warga lokal, Disdukcapil Kota Yogyakarta juga memfasilitasi warga luar daerah melakukan perekaman e-KTP. Tak dipungkiri memang, Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai Kota Pelajar berjubel mahasiswa/pelajar asal luar daerah.

“Warga dari luar daerah yang sedang belajar atau bekerja di Kota Yogya bisa mencetak di sini,” ungkap Sisruwadi. Meski demikian, fasilitas itu hanya diperuntukkan bagi warga yang telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dari daerah asalnya. Sebabnya, Disdukcapil akan melacak data NIK agar bisa disinkronkan dengan sistem kependudukan di daerah asal. Jadi, bagi warga yang sama sekali belum memiliki NIK terpaksa tidak bisa dilayani.

Kebijakan tersebut berdasar surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang berisi agar setiap daerah bisa mendata kependudukan berbasis elektronik bagi warga dari daerah mana pun. Permohonan pencetakan KTP elektronik itu juga hanya berlaku jika kartu identitas sebelumnya mengalami kerusakan atau hilang. Meski demikian, bagi warga luar daerah yang belum merekam data juga bisa dilayani, sepanjang sudah memiliki NIK.

muji barnugroho/ ristu hanafi

Berita Lainnya...