Edisi 21-08-2016
Bupati Anas Tegur PT BSI


BANYUWANGI– Pemkab Banyuwangi memberikan teguran tertulis kepada PT Bumi Suksesindo (BSI), pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu.

Pemkab meminta BSI membangun enam dam sebagaimana disanggupi dalam dokumen lingkungan. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, PT BSI baru membangun tiga dari enam dam yang disanggupi. Akibatnya, saat hujan deras yang mengguyur Banyuwangi seperti terjadi dalam beberapa hari terakhir, lumpur dan sampah terbawa hingga hilir, termasuk ke Sungai Katak yang mengalir hingga Pantai Pulau Merah.

”Surat teguran tertulis sudah diterbitkan. Senin depan akan saya antar sendiri ke kantor mereka. Terus terang, hal ini memprihatinkan. BSI harus bertanggung jawab,” kata Azwar Anas. Dia menegaskan, dalam surat teguran tersebut Pemkab Banyuwangi mendesak BSI untuk mematuhi seluruh perencanaan yang telah ditetapkan, terutama pembangunan dam untuk menampung air.

Pemkab Banyuwangi memberi tenggat waktu kepada BSI untuk menyelesaikan pembangunan tiga dam tersisa dalam tiga bulan ke depan. ”Untuk solusi jangka pendek, Pemkab Banyuwangi memerintahkan BSI untuk melakukan normalisasi Sungai Katak. Pokoknya normalisasi harus sampai tuntas. Lumpurnya harus disedot dan dikeruk, juga harus dipasang pengamannya, dan itu tanggung jawab mereka (BSI).

Sudah saya perintahkan beberapa hari lalu dan laporannya sudah jalan. Tapi saya akan cek sendiri hari Senin sambil antarkan surat teguran,” kata Anas. Kepala Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi Chusnul Khotimah menambahkan di dalam perencanaan, saat volume hujan normal, air dapat ditampung di dalam 40 check dam yang sudah dibangun tiap jarak 60 meter.

Namun, dalam kondisi hujan ekstrem atau hujan storm yangterjadisaat ini, diperlukan storm water dam dan kontrol terakhir dengan environmental control dam (ECD). ”ECD itulah yang belum selesai pembangunannya,” ujarnya. Chusnul menyebut, curah hujan pada Agustus ini mencapai 200 milimeter, jauh lebih tinggi dibanding curah hujan dalam kondisi biasanya yang hanya sebesar 47 milimeter. Limpahan air itulah yang tidak bisaditampungdisebagiandam yang sudah selesai dibangun. ”Karena itu, kami pertegas lagi bahwa dam harus diselesaikan. Ini mendesak,” katanya.

Tersandera Perizinan

Masalah tambang emas Tumpang Pitu selama ini terus menjadi polemik. Sebagian masyarakat Banyuwangimenolak aktivitas perusahaan tambang di lokasi tersebut. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Pemkab Banyuwangi Hary Cahyo Purnomo mengakui, posisi Pemkab Banyuwangi memang dilematis.

Sebab, izin penambangan yang dipegang PT BSI sudah terbit sejak 2006, sebelum Bupati Anas men-jabat. Ketika menjabat, Bupati Anas punya dua pilihan yaitu menutup tambang atau membiarkan aktivitas PT BSI. ”Masalahnya, kalau sampai kita tutup, pemerintah daerah bisa dituntut ke pengadilan, bahkan bisa sampai arbitrase internasional seperti pernah terjadi di Kalimantan.

Ini biayanya tinggi,” kata Cahyo. Sebagai jalan tengah, Pemkab Banyuwangi berupaya meminta bagian saham yang disebut golden share. Dividen bisa digunakan untuk membiayai anak-anak muda Banyuwangi menempuh pendidikan hingga luar negeri, membangun jalan, menyediakan fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

Ant

Berita Lainnya...