Edisi 24-08-2016
Penanganan Banjir di DKI Masih Buruk


JAKARTA – Penanganan banjir di DKI Jakarta dinilai masih buruk. Hujan deras yang mengguyur tak kurang dari satu jam langsung merendam beberapa lokasi. Seperti yang terjadi pada Jumat (19/8) dan Senin (22/8) di wilayah sepanjang Kali Cipinang, Angke, dan Pesanggrahan.

Beberapa ruas jalan tergenang antara lain Jalan Sudirman, Semanggi, Kebayoran Lama, Mayestik, dan depan Gandaria City, Jakarta Selatan. Genangan diakibatkan tidak tertampungnya air di saluran air atau drainase yang ada di sekitar jalan. Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Rikardo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan jajarannya lemah dalam mengendalikan banjir.

Partisipasi warga tidak dilibatkan secara maksimal. ”Padahal, kalau komunikasinya bagus dan terus mengajak warga bersama-sama menangani banjir, saya rasa tidak mungkin warga menolak,” ucapnya di Jakarta kemarin. Terlebih anggaran kegiatan penanganan banjir hanya sebesar Rp3,8 triliun, bandingkan dengan alokasi anggaran gaji pegawai yang mencapai Rp19 triliun.

Pemberian tunjangan kinerja gaji pegawai pun tidak terpengaruh terhadap penyerapan kegiatan. ”Artinya, program penanganan banjir memang bukan prioritas,” ucapnya. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga tidak kaget dengan masih ada genangan atau banjir di sejumlah ruas jalan maupun permukiman penduduk akibat curah hujan di Jakarta.

Sepanjang tahun ini dia tidak melihat pengerjaan normalisasi saluran air atau drainase, terutama di ruas jalan pusat perkantoran dan bisnis. Padahal, pada musim hujan awal 2015, genangan yang terjadi disebabkan tidak berfungsinya saluran air. Menurut dia, saat ini yang dilakukan Pemprov DKI hanya membongkar saluran air yang tertutup beton baik di perumahan ataupun perkantoran.

Pembongkaran tersebut merupakan tugas utama Dinas Tata Air yang saat ini sudah terpisah dari Dinas Bina Marga. ”Harusnya Dinas Tata Air bisa fokus menangani genangan karena dipisah dengan jalan. Dinas Penataan Kota juga harus bekerja sama dengan pengelola gedung untuk menyediakan sumur resapan. Jadi, jangan main lempar kewenangan lagi.

Apabila gedung tidak mau membuat, Dinas Penataan Kota turun,” tandasnya. Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Deny Wahyu mengaku sudah memaparkan kondisi cuaca dan wilayah rawan genangan berikut titik longsor di hadapan Ahok, Dinas Tata Air, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain.

”Kami laporkan pada musim kemarauinitetapakanturunhujan lebat. Ada 22 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang rawan longsor. Genangan juga akan terjadi disejumlah ruas jalan,” ungkapnya. Menurut dia, genangan di ruas jalan tidak akan lebih dari enam jam. Itu terjadi karena hujan lokal dengan intensitas tinggi.

Untuk mengantisipasi itu, Dinas Tata Air dibantu pasukan oranye masing-masing kelurahan terjun ke lokasi genangan atau banjir. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui masih ada genangan atau banjir ketika hujan mengguyur dengan intensitas cukup tinggi.

Namun, dia memastikan surutnya saat ini lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Menurut mantan bupati Belitung Timur itu, genangan saat ini akibat bantaran saluran dan kali yang berubah peruntukan menjadi bangunan permanen seperti yang terjadi di Jakarta Selatan.

bima setiyadi

Berita Lainnya...