Edisi 24-08-2016
Perppu Kebiri Batal Disahkan Jadi Undang-undang


JAKARTA - DPR menunda pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Keputusan menunda pengesahan diambil melalui rapat paripurna DPR di Jakarta kemarin.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, ada kesamaan pandangan untuk menunda pengesahan perppu yang mengatur soal hukuman kebiri tersebut setelah dilakukan lobi-lobi fraksi. Adapun pimpinan DPR pada prinsipnya memberikan standing point terhadap pandangan fraksifraksi sehingga akhirnya diputuskan untuk menunda.

”Aspek kehati-hatian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan, meski semua fraksi pada dasarnya setuju,” ujarnya. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq yang membacakan laporan pengambilan keputusan tingkat I pada paripurna kemarin mengakui ada sejumlah catatan dalam perppu itu. Antara lain ketiadaan data mengenai kekerasan anak, belum adanya penjelasan soal teknis kebiri, anggaran yang akan digunakan untuk mengeksekusi, dan siapa pihak yang menjadi eksekutor kebiri.

Sebelumnya, ada tujuh fraksi yang menyetujui perppu yang merupakan Perubahan Kedua atas UU Nomor 23/2002 tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan, sementara tiga fraksi lainnya yakni Gerindra, Demokrat dan PKS belum menyatakan sikap. ”Tapi Komisi VIII akhirnya bersepakat diajukan ke pembahasan tingkat II untuk disahkan,” ujar Maman.

Dalam paripurna kemarin, Taufik kemudian meminta kembali sikap masing-masing fraksi. Enam fraksi yang tadinya setuju perppu disahkan, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura tetap bersikap sama. Fraksi Demokrat yang sebelumnya belum bersikap berubah menyetujui. Adapun Fraksi PAN yang awalnya menyetujui meminta untuk ditunda.

Sementara dua fraksi lainnya, yakni Gerindra dan PKS, tetap menolak perppu disahkan menjadi UU. Anggota Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan setuju jika pidana kejahatan seksual anak harus dimaksimalkan. Namun, banyak catatan pada perppu itu yang menjadi kekurangan fatal apabila tidak dilakukan perbaikan.

Sebelum menyetujui penetapan perppu menjadi UU, Fraksi Gerindra mengaku masih membutuhkan penjelasan pemerintah. ”Negara perlu memperkuat sistem rehab korban, anggaran untuk kebiri kimia dan penanaman chip membutuhkan biaya yang tidak murah, teknisnya belum ada,” katanya. Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliya mengatakan, sikap sejumlah pihak yang mengkritisi perppu tersebut bukan berarti tidak memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak.

Menurutnya, ada sejumlah catatan yang sebelumnya disampaikan, antara lain terjadinya prosedur dalam pengajuan perppu ke DPR. Waktu pengajuan menurut dia melanggar ketentuan pada UU Nomor 12/2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

”Melihat persoalan yang mendasar seperti ini, kami belum dapat menyetujui,” ujarnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Yohana Yembise menilai wajar penundaan itu. Pemerintah menurut dia akan mengikuti perkembangan proses selanjutnya.

Adapun kekurangan perppu sebagaimana disinggung Fraksi Gerindra, terutama soal pengaturan, mekanisme, dan implementasi hukuman kebiri bagi predator seks anak-anak, Yohana menjelaskan bahwa akan ada peraturan pemerintah (PP) yang akan akan mengatur tentang itu. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan draf PP tersebut untuk dikonsultasikan ke DPR.

Kiswondari

Berita Lainnya...