Edisi 24-08-2016
BKPM Dituntut Percepat Pelayanan Investasi


JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), utamanya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sudah berjalan hampir lebih dari satu tahun.

Mengacu data investasi 2014, pada 2016 ini memang naik kurang lebih 17,8%. ”Tetapi apa pun PTSP yang ada di BKPM ini harus kita evaluasi untuk perbaikan-perbaikan untuk pembenahanpembenahan, utamanya kecepatan dalam pelayanan investasi agar lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Presiden menegaskan, PTSP tidak hanya semata-mata loket yang berada di satu lokasi, tetapi juga harus memastikan prosesnya cepat sehingga ada peningkatan dari sisi efektif efisiennya. ”Dan saya minta, sekali lagi ini kepada seluruh kementerian/ lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal, ini mulai diberikan, dan kepala BKPM mulai ditarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor tidak perlu berkeliling di setiap kementerian,” ujarnya.

Presiden juga menekankan keterpaduan antara PTSP di pusat dan di daerah harus betulbetul terpadu. Jangan sampai nantinya di pusat sudah cepat, tetapi di daerah masih lama. Atau sebaliknya, di daerah sudah bisa cepat tetapi di pusat justru yang lama.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam konferensi pers bersama Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, untuk mengefektifkan penerapan PTSP, Presiden memerintahkan Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Seskab untuk menginventarisasi seluruh formulir-formulir yang ada yang berkaitan dengan perizinan.

Presiden juga memutuskan untuk menyetujui dibentuknya task force atau gugus tugas investasi yang diusulkan kepala BKPM, yang mengawal PTSP pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah. Hanya, memang ada persoalan PTSP pada tingkat daerah itu dalam koordinasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

”Sehingga dengan demikian harus ada pengaturan yang lebih rincisupaya BKPM, dalamhalini bisa bertugas sampai dengan di lapangan,” ungkapnya. Menurut Pramono, pihaknya telah diperintahkan Presiden untuk memastikan setiap permen (peraturan menteri), surat edaran menteri, dan semuanya harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Minimal harus mendapatkan izin dari rakor pada tingkat menko.

rahmat sahid

Berita Lainnya...