Edisi 12-10-2016
Dua Fraksi Walk Out Rapat APBD Perubahan


KARAWANG– Anggota Fraksi PDIP dan Gerindra, dan tiga ang gota DPRD dari Nasdem walk outsaat pengesahan APBD per ubahan di DPRD Kabupaten Ka rawang, kemarin.

Dalam pan dangannya, kedua fraksi ini me nilai APBD perubahan ini tidak berpihak kepada rak yat dan harus ditolak. Sebab, untuk menutup de vi - sit anggaran sebesar Rp40 mi - liar, Pemkab Karawang malah me mangkas sektor kegiatan yang bersentuhan langsung de - ngan rakyat. Padahal, Pemkab Ka rawang masih memiliki sim - panan deposito sebesar Rp400 miliar yang bisa digunakan un - tuk menutup devisit itu.

“Kami tidak setuju, pe mang - ka san justru dilakukan pada ke - gia tan yang bersentuhan lang - sung dengan masyarakat. Lang - kah efisiensi seperti itu ber dam - pak langsung kepada ma sya - rakat yang membutuhkan pem - ba ngunan infrastruktur, ke se - ha tan, dan pendidikan. Se ba lik - nya kegiatan yang tidak ber sen - tu han dengan rakyat malah ti - dak dipangkas,” kata Sekretaris Frak si PDIP Natala Sumedha, ke - pa da KORAN SINDOke ma rin.

Menurut Natala, keputusan par tainya untuk menolak pe - nge sahan APBD perubahan ka - rena memandang kebijakan ang garan untuk program pem - ba ngunan tidak prorakyat. Se - ba gai partai wong cilikpartainya me mandang eksekutif tidak peka dengan kesulitan yang di - alami masyarakat Karawang yang masih membutuhkan pem bangunan infrastruktur, ke sehatan dan fasilitas pen di - dikan.

Sementara di sisi lain Pem kab Karawang malah melo - los kan anggaran untuk sek re - tariat daerah (setda) sebesar Rp6,5 miliar. “Kami tidak yakin ang garan tersebut akan ter se rap se mua - nya karena waktunya ha nya ting gal dua bulan se tengah lagi. Ta pi Pemkab ngotot ang garan itu disetujui,” ka ta nya.

Menurut Natala, fraksinya su dah berupaya mencegah agar pe mangkasan terhadap kegia - tan yang bersentuhan langsung den gan masyarakat tidak dila - ku kan. Hanya saja tim anggaran Pem kab Karawang, mencari jalan pintas dengan memang - kas anggaran di setiap OPD (or - ganisasi perangkat daerah).

Pe - me rintah hanya mencari jalan gam pangnya saja dengan pang - kas sana sini. Padahal masih ba - nyak jalan lain kalau pemkab se - rius,” katanya. Natala mengungkapkan, so - lusi yang paling efektif untuk me nutup devisit sebesar Rp40 mi liar ini adalah dengan me - narik deposito di bank.

Namun usu lan DPRD untuk menarik de posito itu ditolak oleh pem - kab tanpa alasan. Deposito se - be sar Rp400 miliar itu hanya Rp250 miliar yang sudah di plo - ting atau isi, sedangkan sisanya yang sebesar Rp150 miliar me - ru pakan uang nganggur. “Ala - san nya mungkin dengan ada - nya deposito itu Pemkab Ka ra - wang bisa mendapatkan bunga se tiap tahun. Kalau benar se - perti itu menurut saya ke ter - laluan.

Kami sedang kesusahan ta pi tidak mau ngambil uang sen diri,” katanya. Menurut Natala, deposito se besar Rp400 miliar ini yang men jadi sumber permasalahan ke napa DAU (dana alokasi umum) Karawang sebesar Rp226 miliar ditunda oleh pe - me rintah pusat.

Pemerintah pu sat memandang Kabupaten Ka rawang masih memiliki ang - garan sangat besar yang belum di gunakan hingga dianggap be - lum membutuhkan DAU. “Dampaknya jadi seperti ini, ka mi harus melakukan efisiensi ang garan untuk pem ba ngu - nan. Padahal kami punya uang yang disimpan dalam bentuk de posito. Saya juga bingung ke - napa pemkab ngotot tidak mau mencairkan deposito ini,” ka ta - nya.

Nilakusuma

Berita Lainnya...