Edisi 12-10-2016
Kemendagri Setujui Penggabungan Disnak dan BKP


BANDUNG – Kementerian Da lam Negeri (Kemendagri) me nyetujui penggabungan Di nas Peternakan (Disnak) deng an Badan Ketahanan Pa - ngan (BKP) menjadi Dinas Ke - ta hanan Pangan dan Pe ter - nak an Provinsi Jawa Barat.

Ketua Pansus VIII Didin Sup riadin mengatakan, ber - da sarkan jawaban hasil eva - lua si Kemendagri pada usulan penggabungan Disnak dan BKP, Kemendagri memberi cetak tebal perubahan no men - k latur tersebut. Sementara op si untuk menggabung Di - nas Pertanian dengan BKP ti - dak disetujui.

Selain itu, hasil evaluasi Ke - mendagri melalui Direktorat Oto nomi Daerah, juga di se - but kan ada dua organisasi pe - rangkat daerah (OPD) yang di - ha puskan, seiring adanya pe - ru bahan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) 2017. Kedua OPD tersebut, yakni Sek retariat Dewan Pengurus Kop rs Pegawai Republik In do - nesia Provinsi Jawa Barat (Sek ertariat Dewan Korpri Jabar) dan Sekertariat Komisi Pe nyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

Melalui evaluasi tersebut, pe merintah pusat meminta Sek retariat Dewan Korpri Ja - bar bergabung di bawah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sementara Sekretariat KPID bergabung di bawah Dinas Ko - mu nikasi, Informatika, dan Persandian Jawa Barat. “Dicoretnya dua OPD tersebut, berarti jumlah OPD yang disetujui jadi 46 OPD. Setelah penyesuaian, ek se ku - tif mengusulkan 48,” katanya ke marin.

Hasil evaluasi lainnya, lan jut dia, memisahkan per pus ta - kaan dan kearsipan yang ta - dinya berada dalam Badan Per - pustakaan dan Kearsipan Da - erah (Bapusipda) juga di to lak. Pemerintah pusat me min ta perpustakaan dan ke ar sip an dalam wadah yang sama na - mun nomenklaturnya be r ubah menjadi Dinas Kea r sip an dam Perpustakaan Daerah. “Ta pi tidak dijelaskan alasan ke napa harus jadi dinas,” ujar nya.

Sementara hal lainnya, me - nurut Didin, lebih pada pe r - ubah an nomenklatur. Seperti Dinas Pendapatan Daerah yang diusulkan menjadi Ba - dan Pendapatan Daerah men - jadi Dinas Layanan Pajak dan Retribusi Daerah. Biro Ke - ungan dan Aset menjadi Ba - dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Setelah evaluasi Ke men da - gri ini diterima, lanjut dia, pi - hak nya akan menyelaraskan dan menyempurnakan draf pe rubahan SOTK ini dengan eksekutif. Berdasarkan ren - cana, pada Senin 17 Oktober men datang Perda Pe nye suai - an SOTK akan dibawa ke si - dang paripurna. Ditemui terpisah, Sek re ta - ris Daerah Jawa Barat Iwa Kar - niwa menjelaskan, pihaknya ak an menyesuaikan dengan ha sil evaluasi Kemendagri ter - ka it penyesuaian SOTK ini.

” Su dah menjadi keputusan Ke - men dagri, kami me nye suai - kan,” ucapnya. Namun yang jelas, kata dia, ese lon II, III, dan IV tidak perlu kha watir dengan adanya pe - nyesuaian SOTK ini. Karena ti - dak akan ada yang non-job. Tu - gas dan fungsi dari setiap or ga - ni sasi akan ditambah.

mochamad solehudin

Berita Lainnya...