Edisi 12-10-2016
Dinkes Sumut Gandeng BP JHC


MEDAN– Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut menggandeng Badan Pekerja Joint Health Council(BP JHC) untuk mengadvokasi kepala daerah dan DPRD di seluruh kabupaten/ kota di Sumut demi mempercepat akreditasi rumah sakit (RS) dan Puskesmas.

“Kami tadi sudah memanggil BP JHC. Harapannya dengan pertemuan yang dilakukan dapat mempercepat akreditas bagi RS dan Puskesmas,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Sumut, Agustama, kepada wartawan, Selasa (11/10). Agustama optimistis BP JHC dapat melakukan advokasi kepada bupati/wali kota, serta DPRD di seluruh kabupaten/ kota untuk mendorong perolehanakreditasiRS danpuskesmas.

Hal itu mengingat kepengurusan BPJHC umumnya merupakan mantan kepala Dinas Kesehatan dan direktur RS di kabupaten/kota dan provinsi. “Tanggapan mereka positif untuk membantu targettarget yang sudah ditentukan dalam akreditasi. Nanti mereka yang akan mengadvokasi ke kabupaten/kota,” kata Agustama.

Sejauh ini, kata dia, RS di Sumut yang mengantongi akreditasi versi 2012 masih sangat minim. Dari 220-an RS yang ada baru sekitar 20 RS yang telah terakreditasi versi 2012. Sementara untuk Puskesmas sa-ma sekali belum ada. Tahun ini Dinkes menargetkan setidaknya 40 Puskesmas memperoleh akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Minimnya RS yang mengantongi akreditasi versi 2012 disebabkan kurangnya sosialisasi tentang manfaat akreditasi bagi RS. Selama ini, Dinkes ka-bupaten/kota dinilai masih minim memberikan sosialisasi akreditasi 2012 kepada RS. Sementara itu, Sekretaris BP JHC Sumut, Swandi Simanjuntak, mengatakan, untuk mempercepat akreditasi RS dan Puskesmas, pihaknya akan segera memberikan advokasi melalui pertemuan dengan kepala daerah se Sumut bersama Dinkes kabupaten/kota.

Selain itu, pihaknya akan menyurati Kementerian Kesehatan agar melakukan pemerataan dokter spesialis ke daerah- daerah, khususnya bagi dokter yang baru menyelesaikan studi. “Dalam (urusan) akreditasi RS ini kami akan melakukan kunjungan ke pemerintah daerah dan DPRD. DPRD dibutuhkan karena membahas anggaran,” tandasnya. BP JHC merupakan lembaga pengawas kesehatan yang bertugas memberikan pemahaman tentang kesehatan dan pelayanannya.

irwan siregar

Berita Lainnya...