Edisi 12-10-2016
Insinyur Bersertifikat Kurang Dari 10%


YOGYAKARTA – Insinyur atau pekerja konstruksi di Indonesia yang sudah bersertifikat keahlian ternyata belum banyak.

Dari 7,3 juta orang yang bekerja di bidang konstruksi, hanya 6,55% yang mengantongi sertifikat. “Karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 10% insinyur atau pekerja konstruksi di Indonesia memiliki sertifikat keahlian pada lima tahun mendatang.

Apalagi sudah seharusnya pekerja konstruksi di Indonesia memiliki sertifikat keahlian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang,” kata Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan (KSP) Kementerian PUPR Dudi Suryo Bintoro dalam Pembukaan Pelatihan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Asessor, serta Penandatanganan MoU kementerian dengan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, kemarin.

Dudi mengungkapkan, para pekerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat keahlian sangatlah riskan. Karena mereka bisa dikenakan sanksi administratif bahkan hingga berupa pemberhentian proyek. Sampai kemarin, di Indonesia baru ada 10.000 tenaga ahli, 40.000 pekerja yang juga berperan sebagai asesor, 10.000 asesor konstruksi, dan 700.000 tenaga teknik yang bersertifikat.

“Untuk mewujudkan target 10% insinyur bersertifikat tersebut tidak bisa kami lakukan sendiri. Karena itu, kami menggandeng beberapa institusi dan lembaga untuk membantu kami dalam mewujudkan target tersebut. Salah satunya yakni dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah,” katanya.

Diakui Dudi, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah bisa menjadi salah satu mitra strategis guna meningkatkan jumlah pekerja konstruksi bersertifikasi karena Diktilitbang PP Muhammadiyah menaungi 24 Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dari 24 PTM tersebut, lahir ribuan insinyur teknik sipil tiap tahunnya.

Sementara Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Muh Sayuti MPd Med mengatakan, kerja sama dengan Kementerian PUPR merupakan upaya bersama meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang jasa konstruksi. Upaya tersebut tentunya didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

“Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi, pengembangan materi uji kompetensi, dan tempat uji kompetensi, peningkatan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Selain itu, termasuk juga pemetaan database lulusan yang telah tersertifikasi dan kebutuhan tenaga kerja bidang konstruksi berdasarkan kompetensi, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya, serta membantu dalam pemenuhan tenaga ahli.”

ratih keswara

Berita Lainnya...