Edisi 12-10-2016
KPPU Perlu Diberi Penguatan


MEDAN– Mafia tender proyek di Sumatera Utara (Sumut) sudah menggurita. Persekongkolan jahat ini menjadi cikal bakal perbuatan tindak pidana korupsi. Kini yang menjadi persoalan mampukah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan mengusut ini tuntas.

Sementara di sisi lain, komisi ini mempunyai keterbatasan mengusut karena minimnya penyidik. Ketua KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu tak menampik kondisi itu. Selain minimnya penyidik, lembaganya juga mempunyai keterbatasan untuk melakukan penyelidikan perkara dugaan persekongkolan mafia proyek dan kartel.

Kondisi itu juga yang membuat KPPU kerap kalah di persidangan. Namun, sekarang ini KPPU juga sudah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk pencegahan persekongkolan proyek. Selain itu KPPU juga menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian serta penegak hukum lainnya.

Sebelumnya Komisioner KPPU pusat Kamser Lumbanraja menyebut persekongkolan tender proyek paling tinggi di Sumut dari seluruh daerah di Indonesia. Sepanjang 2016 ini, KPPU telah menangani 22 perkara tender di Sumut, jumlah ini tertinggi di Indonesia. “Takbisadipungkiri ekonomi besar Indonesia salah satunya memang ada di Sumut.

Tapi dibalik itu, mafia proyek paling marak juga di Sumut. Persekongkolan marak di Sumut dan jadi juara satu perkara tender proyek di Indonesia,” kata Kamser. Kamser melanjutkan, setiap musim tender, Sumut selalu menyumbang perkara di KPPU. Perkara-perkara tersebut mulai dari persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal, monopoli, hingga persaingan usaha tidak sehat.

Terpisah, Direktur Eksekutif Fitra Sumut Rurita Ningrum menilai, tingginya kasus korupsi di Sumut menjadi bukti bahwa mafia tender marak terjadi. Persekongkolan dalam tender proyek maupun monopoli ini terjadi sebelum munculnya perbuatan tindak pidana korupsi. Terutama di daerah kabupaten/ kota di Sumut, banyak sekali tender yang bermasalah dan terkesan ada kesepakatan antara kelompok kerja pelaksana tender dengan rekanan.

Namun lagi-lagi KPPU tidak dapat menjangkau semua kasus karena minimnya penyidik. Solusinya, kata Rurita, KPPU dapat menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menuntaskan permasalahan mafia ini. Apalagi jika ada kesulitan dalam penyelidikannya bisa langsung menggandeng penyidik kejaksaan untuk menuntaskannya. “Apalagi kewenangan KPPU sangat terbatas.

Bahkan ada juga batasan untuk nilai proyek yang bisa diusut. Jadi perlu ada kerjasama dengan penegak hukum. Supaya semua pemain proyek bisa diseret dan diadili,” katanya, Selasa (11/10). Menurutnya, persekongkolantenderproyekjugasudahpasti menimbulkan tindak pidana korupsi. Persekongkolan ini sangat rawan dengan upaya suap.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan Sumut Muslim Muis mengatakan, minimnya kewenangan KPPU membuat para pelaku mafia proyek seolah tidak takut terhadap KPPU. Hal itu terbukti dengan banyaknya terlapor yang kerap tidak kooperatif ketika dipanggil oleh KPPU untuk diperiksa. Apalagi, KPPU tidak bisa melakukan tindakan tegas layaknya penyidik penegak hukum lainnya.

Juga tidak bisa melakukan eksekusi atau pemanggilan paksa jika terlapor tidak menghadiri pemeriksaan. Kondisi inilah yang membuat para pelaku seperti tidak ada efek jera untuk melakukan perbuatannya lagi. “Apalagi kita ketahui sendiri putusan KPPU ini sering sekali kalah lagi di pengadilan negeri ketika yang berperkara melakukan upaya hukum lagi.

Jadi, komisi ini memang ada beberapa kelemahan dan tentu kami berharap agar pemerintah memberikan kewenangan yang lebih lagi kepada KPPU agar bisa melakukan penindakan dengan maksimal,” katanya. Muslim menegaskan, peraturan tanpa hukuman atau sanksi tegas tak akan membuat efek jera.

Apalagi di Sumut, para pelaku mafia tender proyek atau kartel beraksi dengan kemampuan tinggi. Tidak mudah untuk mendeteksi atau menindak para pelaku ini. Hal itu terbukti dengan tingginya biayabiaya pelayanan jasa di Sumut. Kepala Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumut yang juga Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Sumut,

Safruddin mengatakan,selama ini Pemprovsu selalu berupaya untuk menggelar proses tender sesuai dengan aturan dan mekanisme. Kalau ada pihak yang merasa kecewa terhadap proses tersebut hal itu dapat disanggah dan banding.

panggabean hasibuan/ lia anggia nasution

Berita Lainnya...