Edisi 12-10-2016
Pelarangan Pukat Trawl Harus Tegas


RANTAUPRAPAT - Nelayan meminta pemerintah tegas melarang pengoperasian kapal pikat trawl agar kasus pembakaran kapal pukat trawl di perairan Desa Simandulang, Kecamatan Kualuh Lediong, Kabupaten Labura, tidak terulang kembali.

Tokoh nelayanan tradisional Julkarnain, 35, menjelaskan, dari sekitar lima desa di daerah mereka, diyakini ada nelayan dari tiga desa yang akan bertemu untuk membahas perkembangan pasca-pembakaran kapal pukat trawl itu. “Sejak kejadian itu kami sudah kumpul juga. Jadi kemarin sudah sepakat, mungkin hanya tiga desa terdekat sajalah yang bisa datang nanti malam,” kata Julkarnain, Selasa (11/10) petang.

Dia menyatakan pertemuan itu akan digelar di Desa Sei Baru dengan fokus pembahasan laut. Materi yang akan dibicarakan terkait masalah yang terjadi saat menangkap ikan. Termasuk di antaranya upaya menciptakan situasi kondusif di tengah laut saat berlayar. Dia memperkirakan jumlah nelayan tradisional dari lima desa di wilayah Kecamatan Panai Hilir mencapai seribu orang.

Maka dengan itu, perku dilakukan komunikasi untuk membangun keamanan serta dengan tujuan utama meningkatnya ekonomi masyarakat nelayan. Apalagi saat ini mereka masih dalam kategori kehidupan kurang berkecukupan jika hanya mengandalkan hasil laut. Dia juga menyatakan, saat ini nelayan tradisional dihadapkan dengan persaingan puluhan kapal pukat trawl yang beroperasi di sekitar perairan laut di daerah mereka.

“Informasi kami dapat ada katanya sekitar 40-an kapal pukat trawl ditambatkan di pinggiran sungai Kelurahan Sei Berombang, dan infonya tidak beroperasi lagi. Tetapi itu pun kami kurang dapat memastikannya,” ujar nelayan itu. Mereka berharap pemerintah dan instansi terkait dapat menghentikan operasional pukat trawl yang sudah dilarang pemerintah itu.

Kemudian ratusan nelayan tradisional ini akan membicarakan persoalan keamanan di laut sebagai antisipasi setelah pembakaran dua pukat trawl di Desa Simandulang yang bertetangga dengan desa mereka. Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat (Polmas) Kecamatan Panai Hilir Khairul Daulay meminta kepada nelayan untuk tidak terpancing dengan isu ataupun ajakan yang provokatif.

Kepada pemerintah maupun instansi serta aparat terkait agar terus melakukan monitoring ke perairan khususnya memantau jika masih beroperasinya kapal pukat trawl. “Kawan-kawan nelayan jangan mudah terpancing, pemerintah dan aparat juga harus tegas. Jika tidak boleh, ya tidak boleh, jangan dibiarkan pukat itu.

Contoh sudah ada, mari kita sama-sama mengantisipasi hal itu tidak terjadi lagi,” katanya. Sementara itu, anggota DPRD Labuhanbatu Muniruddin ketika diminta tanggapannya mengatakan, instansi terkait harus tegas melarang operasional pukat trawl seperti yang diinstruksikan kementerian kelautan.

“Jangan ada pembiaran terhadap pukat trawl yang beroperasi di perairan tempat nelayan tradisional menangkap ikan. Lagi pula, aturan kementerian kelautan sudah jelas, kenapa Kemla dan Airut di sana tidak tegas?” ucapnya. Dia menambahkan, efek domino dari pembakaran pukat trawl itu bisa terjadi di perairan Sungai Berombang.

Karena beberapa waktu lalu, nelayan tradisional sudah resah dengan keberadaan sekitar 50 pukat trawl. “Makanya, pemerintah jangan membiarkan operasional pukat trawl di daerah itu,” tandasnya.

sartana nasution

Berita Lainnya...