Edisi 12-10-2016
Pemda Bantu Benahi BPJS Kesehatan


MEDAN – Wacana pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam mengontrol layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disambut positif.

Keterlibatan pemda dinilai bisa membantu membenahi pelayanan yang selama ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Anggota Komisi B DPRD Medan, Edward Hutabarat, mengatakan, pemda seharusnya sudah dilibatkan sejak berlakunya program BPJS Kesehatan. Dengan begitu, seluruh proses mulai dari administrasi hingga pemetaan pembiayaan daerah ke BPJS Kesehatan terlaksana dengan baik.

Pelayanan pun bisa lebih baik kepada masyarakat. “Bagus jika pemda dilibatkan dalam BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan. Sejak awal program ini berlaku, sudah ada beberapa masalah yang dikeluhkan warga seperti adanya kerancuan data dan masalah lain,” kata Edward di Medan, Selasa (11/10).

Terpisah, Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) BPJS Kesehatan Cabang Utama Medan, Ramlan Sitompul, mengatakan, jika proses otonomi ini direalisasikan nantinya, harus mampu meningkatkan mutu pelayananBPJSKesehatan. Selama ini ada beberapa sektor yang memang tidak mampu disentuh BPJS Kesehatan karena bukan wewenangnya. Pihak yang memiliki wewenang adalah pemda selaku pembuat kebijakan di daerah.

“Selama ini banyak infrastruktur yang terlupakan, seperti halnya pengadaan sarana kesehatan. Jadi pemda harus urung rembuk menyikapi hal ini,” ujarnya. Pemda juga harus siap dalam segi anggaran. Sebab, dengankontribusipemda, mutu sektor kesehatan akan dapat lebih ditingkatkan. “Tidak boleh tidak, harus masuk anggaran.

Selama ini sarana kesehatan stagnan. Jadi dengan ini, pemda dapat turut berkontribusi,” ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Agustama mengatakan, belum mengetahu wacana otonomi BPJS Kesehatan tersebut. “Kalau sudah ada surat edarannya, akan kami pelajari dulu,” ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya menyampaikandaerahakandilibatkanuntuk menanggung biaya layanan BPJS Kesehatan. Alasannya, BPJS tidak mungkin mengontrol semuapelaksanaanlayanan kesehatan secara nasional. “Tidak mungkin BPJS mengontrol semua pelaksana dari puskesmas sebanyak 18.000, rumah sakit sekian ribu. Harus (dibantu) oleh daerah-daerah,” kata JK di Jakarta, Jumat (7/10).

irwan siregar

Berita Lainnya...