Edisi 12-10-2016
Penanganan Banjir Harus Berbasis Riset


MEDAN - Kepala Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan (Unimed), Prof Motlan menilai, penanganan banjir di Kota Medan tidak dilakukan berdasarkan riset (penelitian). Hal itu terbukti dengan adanya banjir yang kerap terjadi saat hujan deras turun.

“Sejatinya memang semua pembangunan dan program pemerintah harusnya berbasis penelitian. Di negara maju sudah seperti itu. Misalnya, pemerintah mau memberi izin warung nasi. Nah, itu harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Kalau di negara maju, pemerintahnya melakukan survei.

Berapa penduduk sekitar, berapa yang suka minum kopi, itu yang harus disurvei untuk memberi izin, sedetail-detailnyanya,” ungkap Prof Motlan kepada KORAN SINDO MEDAN, kemarin. Kata dia, bukti bahwa Pemko Medan melakukan pembangunan tapi tidak berdasarkan penelitian adalah pengerukan drainase yang saat ini dilakukan. Beberapa tahun lalu, sudah ada pengerukan drainase, namun tahun ini ada pengerukan drainase lagi. “Itu bukti tidak ada riset. Coba kalau diteliti dulu berapa diameternya untuk saluran.

Diameternya harus jelas dan bisa connecting. Dibuat besar pun kalau tidak mengalir sama saja. Berapa debit airnya, lihat intensitas hujannya mengingat iklim berubah-ubah. Kalau masih banjir berarti tidak diteliti. Kan, seharusnya drainase harus bisa menampung debit air maksimum. Pembangunanya harus diarahkan untuk beberapa tahun kedepan untuk mengantisipasinya. Inikan tidak,” ujarnya.

Kemudian, kata Motlan, untuk mengatasi banjir di Medan sebenarnya Pemko hanya perlu konsisten dengan aturan yang ada. Tidak sembarangan memberikan izin bangunan kepada pihak perusahaan manapun yang ingin mendirikan bangunan didaerah perkotaan, apalagi dikawasan yang berdekatan dengan sungai.

“Dulu, jalur hijau setiap sungai dan pinggiran rel itu harus berjarak 15 sampai 20 meter di kanan dan kirinya. Tidak boleh membangun fisik kontruksi 15 atau 20 meter kiri kanan sungai. Tapi, lihatlah bangunan Cambridge yang ada di Jalan Zainul Arifin, tepat di belakangnya ada sungai. Itu tidak bisa lagi diperlebar sungainya, karena kanan kirinya sudah ada bangunan. Dalam hal ini, pemerintahnya kurang tegas dan alpa, sementara memperlebar sungai tidak bisa lagi. Harusnya tidak boleh ada bangunan di dekat sungai,” tuturnya.

Hal sama dikatakan Sejarawan asal Unimed, Ichwan Azhari. Menurutnya, masalah banjir yang kerap terjadi ini merupakan masalah kompleks yang dihadapi Pemko Medan. Jika tidak diatasi dengan bijaksana, Kota Medan bisa saja tenggalam. Hal itu sudah mulai tampak di kawasan Medan Utara yang tinggal menunggu ditenggelamkan laut.

“Kelurahan Paya Pasir Medan Marelan itu dulunya laut. Pada penggalian/ekskavasi arkeolog dunia dari Prancis Prof Dr Daniel Perred tahun 2012 di halaman Museum Situs Kota China, di kedalaman 1,8 meter ditemukan pecahan lunas kapal. Pejabat Pemko Medan termasuk kepala Bappeda Pak Zulkarnain hadir di situ saat itu. Apa makna temuan itu? 200 meter dari situ, di galian tanah warga yang kemudian jadi danau Siombak, tahun 1988 ilmuwan Amerika dan kawankawan) menemukan kerangka kapal yang sempat dijadikan kayu bakar oleh warga,” sebutnya.

Menurutnya, makna temuan itu berarti seluruh Medan Utara sejak 1000 tahun yang lalu terbentuk dari sedimentasi dari gunung Bukit Barisan lewat sungai, sedimentasi yang seperti mereklamasi laut selama ratusan tahun. “Di ujung sedimentasi itu, Allah memberikan rahmat hutan bakau untuk membentengi kawasan itu dari air pasang laut dan agar darat hasil sedimentsi itu ratusan tahun berikutnya bisa dihuni manusia, bercocok tanam, beranak pinak yakni masyarakat Medan Utara,” katanya.

Dari hasil penelitian mereka lanjutnya, diketahui bahwa hutan bakau belum muncul di abad 14, jadi bakau benar benar dimunculkan alam belakangan sebagai benteng reklamasi alamaiah yang terjadi. Jika benteng itu dihancurkan maka reklamasi alam itu longsor ke laut dan laut mengambil kembali kawasannya.

“Seluruh Medan Utara akan menjadi laut kembali, tinggal tunggu waktu saja. Kalau Medan Utara jadi laut, seluruh Kota Medan bisa tenggelam,” ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Landen Marbun, mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan kawasan Kota Medan dilanda banjir setiap hujan turun.

Salah satunya kurangnya ruang terbuka hijau. Untuk mengatasi hal itu pemerintah harus menyediakan ruang terbuka hijau di beberapa titik rawan banjir. Selain itu pemko jangan memberikan izin sembarangan kepada pihak tertentu untuk membangun bangunan di dekat kawasan sungai itu.

“Pemko harus konsisten menjaga kelestarian sungai dan tidak memberi izin kepada pihak mana pun yang melakukan pembangunan di dekat sungai. Selain itu, persoalan drainase, pemko harus memulainya dulu dengan mentabulasi data titik-titik rawan banjir dengan melibatkan kepala lingkungan. Setelah ditabulasi barulah dilakukan normalisasi drainase. Karenanya, riset dan survei itu perlu dilakukan,” ujarnya.

eko agustyo fb

Berita Lainnya...