Edisi 12-10-2016
Kades Dituding Ikut Nikmati Rp18 Juta


YOGYAKARTA – Kepala Desa (Kades) Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dituding ikut menikmati dana kas desa sebesar Rp18 juta.

Dana tersebut berasal dari uang sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang seharusnya masuk kas desa. “Saya mengakui khilaf atas perbuatan saya, sehingga menyebabkan kerugian uang kas desa. Tetapi kerugian tidak sebesar itu.

Ada uang Rp18 juta yang digunakan Pak Kades, tetapiseolahtelahdimasukkanke kas desa,” kata Kaur Pendapatan Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Syt bin Subagyo dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Sugeng Warnanto SH di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, kemarin. Syt bin Subagyo menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana kas desa sebesar Rp73,3 juta.

Terdakwa yang didampingi penasihat hukum, M Ikbal SH, menyatakan uang digunakan tidak sesuai peruntukan jauh lebih sedikit dari jumlah yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) Heni Indriastuti SH. Menurutnya, dirinya dipaksa atasannya agar mengakui dakwaan tersebut dengan menandatangani bukti penarikan uang yang masuk ke kas desa.

Padahal uang itu digunakan untuk kepentingan Kades Margosari. Selain itu, kata Syt bin Subagyo, ada sebagian uang digunakan untuk kepentingan desa atau acara desa, meski terdakwa sendiri tak menyangkal telah menyalahgunakan uang tersebut. Bahkan dari jumlah kerugian yang didakwakan jaksa, sebagian telah digunakan untuk belanja pegawai.

Meski banyak dakwaan yang ditolak, tetapi terdakwa tak bisa membuktikannya. Karena selama ini dalam pengelolaan dilakukan secara serampangan tanpa adanya pencatatan atau pembukuan. Sebelum adanya temuan penyelewengan uang kas desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Margosari menyatakan laporan keuangan desa tak ada masalah.

Namun demikian, dari pemeriksaan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, ternyata ada penyelewengan keuangan desa. “BPD tak serius memeriksa keuangan desa. Pemeriksaan sifatnya hanya normatif saja. Sehingga kami yakin pihak BPD juga terlibat dalam perkara ini,” kata Ikbal.

Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa telah melakukan korupsi dengan mengambil uang kas desa untuk kepentingan pribadi sedikit demi sedikit selama 3 tahun sejak 2011 hingga 2013. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sodik


Berita Lainnya...