Edisi 12-10-2016
Komisi C Bersikukuh Tangani RTLH


YOGYAKARTA – Komisi C DPRD DIY tetap bersikukuh agar APBD DIY mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di DIY.

Dalam APBD 2016 lalu, juga dianggarkan Rp12 miliar untuk perbaikan RTLH, tapi batal dilaksanakan ka rena terbentur Undang-Un - d ang No 23/2014 tentang Pe - merintah Daerah. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Arief Budiono me - nga takan, perbaikan RTLH te - tap diusulkan Komisi C saat ra - pat kerja bersama Dinas Pe - ker ja an Umum Perumahan Ener gi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) di DPRD DIY, kemarin. Raker tersebut sebagai masukan dalam daftar in ven - taris masalah (DIM) pe nyu - suan Kebijakan Umum Ang - garan Prioritas Plafon Se - mentara (KUA-PPAS) APBD DIY 2017.

Menurut dia, ada sejumlah usulan yang dilakukan Komisi C dalam DIM KUA-PPAS. Usul an tersebut antara lain ten tang perbaikan RTLH, pem bangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan prasa ra na umum atau utility dan ja ringan listrik bagi rumah yang belum berlistrik. Politikus PKS ini meng ung - kapkan, dari beberapa usulan ter sebut, untuk perbaikan RTLH belum ada kesepaham - an dengan DPUP-ESDM DIY. "Eksekutif masih keberatan (per baikan RTLH) karena di - ang gap kewenangan pusat," ujarnya.

Arief mengatakan, DPRD DIY sebenarnya sudah konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam konsultasi ter - se but disampaikan, perbaikan RTLH jika hanya mengandal - kan dari pusat, maka DIY akan terlalu lama bebas RTLH. Saat ini jumlah RTLH di DIY masih sekitar 70.000 unit. "Waktu itu, Kementerian (PUPR) juga mem persilakan pakai APBD DIY, diperbolehkan," ungkapnya.

K etua Fraksi PKS DPRD DIY ini menambahkan, setelah kon sul tasi itu akhirnya pada APBD DIY 2016 menganggar - kan Rp12 miliar untuk perba ik - an RTLH. Setelah APBD DIY 2016 diparipurnakan dan di ki - rim ke Kemendagri memang ada catatan. "Catatan dari Ke - men dagri untuk memindah da ri belanja sosial menjadi be - lan ja hibah. Sayangnya eksekutif tetap mencoretnya," kata dia.

Menurut Arief, pada APBD DIY 2017 mendatang perba ik - an RTLH tetap dianggarkan. No minalnya yang diusulkan Ko misi C sebesar Rp24 miliar, yang rencananya bisa untuk mem perbaiki sekitar 10.000 unit RTLH. "Tetap kami usul - kan agar dianggarkan. Ekse ku - tif jangan mencoret, yang mencoret biar Kemendagri," kata - nya.

Sebelumnya, Kepala Bi - dang Perumahan DPUPESDM DIY Birowo Budi San to - so menga ta kan, perbaikan RTLH tidak lagi ditangani APBD DIY. "Kita ter ben tur UU 23/2014. APBD DIY tidak lagi berwenang menangani itu (RTLH)," ungkapnya. Menurut dia, pemerintah pusat memiliki program me - nun taskan RTLH. Salah satunya menargetkan pembangun - an satu juta rumah, akan diikuti dengan program dan kemen - te rian yang lain.

"Semoga programnya tidak hanya satu juta rumah saja," ucapnya. Birowo mengakui, meski APBD DIY tidak lagi berwenang menangani RTLH, bukan berarti pengentasan RTLH di DIY bakal melambat. Kemen - te rian BUMN sudah menginstruksikan agar perusahaan melaksanakan pembangunan rumah tidak layak. "Anggaran pembangunan RTLH bisa dengan menggandeng perusahaan swasta dalam bentuk CSR (corporate social responsibility)," tandasnya.

ridwan anshori

Berita Lainnya...