Edisi 12-10-2016
Mediasi Eks Karyawan PT UN Deadlock


MUARAENIM -Rapat me dia - si yang mempertemukan 14 orang eks karyawan PT Ulima Nitra (UN) Site Darmo dengan manajemen perusahaan yang difasilitasi Komisi IV DPRD Ka bupaten Muaraenim dan Di nas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muaraenim, berakhir deadlock.

Rapat yang dipimpin lang - sung Wakil Ketua DPRD Ka bu - paten Muaraenim Dwi Win - dar ti tersebut berlangsung se - ngit dan tegang. Bahkan, pim - pin an rapat dengan suara lantang sempat mengusir per wa - kil an manajemen PT UN dari ruang rapat. Insiden pengusiran terse - but terjadi saat pimpinan rapat sedang berbicara mengenai ke - wenangan dua kuasa hukum pihak perusahaan yang hadir berbekal surat kuasa dari pim - pinan perusahaan.

“Dalam surat kuasa anda berdua hanya diberi kewe n a - ngan untuk melakukan me dia - si terkait PHK yang dilakukan pihak perusahaan kepada me - re ka (eks karyawan), bukan meng ambil keputusan. Anda da lam ruang ini tidak diberi hak untuk mengambil kep u - tusan terkait tuntutan kar ya - wan, dan kalau anda masih berbicara saya persilakan anda keluar dari ruangan ini,” kata Dwi Windarti, dalam rapat, ke - marin.

Kemarahan Dwi beralasan, ka rena pada pertemuan sebe - lum nya pada 4 Oktober lalu sudah disebutkan, jika yang se - harusnya hadir dalam per te - muan tersebut adalah pim pin - an langsung perusahaan dalam hal ini Direktur PT UN, Ulung Wijaya. Namun nyatanya, pi - hak manajemen kembali me - ngu tus perwakilan yang ter - nya ta kedudukannya bukan se - bagai pengambil keputusan di pe ru sahaan.

Bahkan Ulung Wi jaya menguasakan kepada kuasa hukumnya. “Anda tahu tidak, proses PHK yang dilakukan peru sa - haan kepada mereka (eks kar - ya wan) tidak prosedural dan ti - dak sesuai dengan aturan per - undang-undangan yang berlaku,” imbuhnya pula. Diketahui dalam per te - muan kemarin, manajemen PT UN mengutus lima staf pe ru - sahaan bersama dua kuasa hukum untuk mewakili Ulung Wijaya.

Menurut kuasa hukum PT UN Redho Junaidi di dam pi - ngi rekannya Linda Diana Pu - tri, mereka mendapat mandat dan kuasa langsung dari pim - pin an PT UN, di mana dalam kuasa tersebut mereka diberi wewenang untuk mengambil ke putusan atas gugatan 14 orang eks karyawan PT UN.

“Manajemen sudah me mu - tuskan bahwa alasan mana jemen melakukan PHK kepada me reka karena sudah melakukan pelanggaran berat. Di ma - na kesalahan tersebut dengan melakukan mogok kerja dan memprovokasi karyawan lain untuk melakukan aksi mogok kerja,” jelasnya.

Mendengar alasan dari kuasa hukum perusahaan, Dwi Windarti mengatakan, jika di - katakan pelanggaran oleh pi - hak manajemen berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13/ 2003 Pasal 158 seperti yang disebutkan sebagai alas - an manajemen melakukan PHK itu, sudah tidak berlaku lagi. Alasannya, mata pasal da - lam UU tersebut telah terlebih dahulu dianulir Mahkamah Konstitusi (MK).

“Makanya tadi saya jelas - kan, anda tidak berhak ber - bicara di sini karena anda tidak mengerti dan memahami po - kok permasalahan yang se be - narnya,” terang Dwi Windarti. Perwakilan eks karyawan yang di PHK Rizal Efendi dalam rapat mengatakan, pihak ma - na jemen sudah memutar balik fakta. Karena yang terjadi sebenarnya, justru Manajer PT UN Site Darmo Budi Susilo yang justru melakukan pro vo - kasi.

Sehingga dampaknya, dirinya dan belasan rekannya di PHK. “Sudahlah, jangan lagi ada kebohongan di sini. Kami tidak melakukan provokasi, tapi justru pak Budi yang me nan - tang kami, tapi malah kami yang dituding melakukan pro - vokasi,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Muaraenim Mardiansyah menambahkan, persoalan antara manajemen PT UN dengan eks karyawan di Site Darmo bukan semata per - soal an PHK yang tidak pro se - dural.

Namun setidaknya ada empat permasalahan lain, di mana yang bisa mengambil ke - putusan adalah pimpinan lang - sung di perusahaan tersebut. “Bukan hanya itu, tapi ada ma salah lain, salah satunya masalah pengajuan pinjaman dari para karyawan. Jadi me - mang harus direktur atau pim - pin an langsung yang hadir,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut ak hir - nya diputuskan akan di la ku - kan pertemuan kembali pada 20 Oktober mendatang. De - ngan catatan dari pihak ma na - je men yang datang harus pim - pin an langsung di perusahaan tersebut. “Kita juga akan minta sau - dara bupati untuk hadir, ka re - na dalam rapat mendatang ha - rus ada keputusan akhir,” tan - dasnya.

irhamudin s p

Berita Lainnya...