Edisi 12-10-2016
Ribuan PNS Gunungkidul Dilimpahkan ke Pemda DIY


GUNUNGKIDUL – Sebanyak 1.043 pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Gunungkidul akan dilimpahkan ke Pemprov DIY.

Ini sebagai dampak pelimpahan aset dari kabupaten ke provinsi. Kasubbag Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Pemkab Gunungkidul Iskandar mengatakan, pelimpahan aset tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kalau jadi dilimpahkan ada 1.043 PNS yang harus dilimpahkan ke Pemprov DIY,” ujar Iskandar di Gunungkidul, kemarin. Menurutnya, pelimpahan ini telah disepakati bersama antara Pemkab Gunungkidul dengan Pemprov DIY pada 28 September lalu.

“Pelimpahan PNS tersebut hingga kini masih dalam proses di BKN (Badan Kepegawaian Negara),” katanya. Dari jumlah PNS tersebut, lanjutnya, sebagian besar merupakan guru. Sedangkan lainnya dinas di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diambil alih Pemprov DIY. “Seperti Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (Dinas) Peri-kanan dan juga (Dinas) Kehutanan,” tuturnya.

Iskandar menambahkan, upaya pelimpahan ini akan diberlakukan pada 2017 mendatang. Hal ini juga bersamaan dengan pembaruan struktur perangkat daerah yang sudah dibahas dan segera dijalankan mulai awal tahun depan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul Edi Basuki mengatakan, berkurangnya PNS Gunungkidul akan berpengaruh pada penghematan anggaran.

Pihaknya mencatat penghematan belanja pegawai akan mencapai Rp4,7 miliar seiring dengan pelimpahan PNS baik ke Pemprov DIY maupun ke pemerintah pusat. “Ini juga mulai kita analisa dan penghematan kita mencapai Rp4,7 miliar,” ungkapnya. Dijelaskannya, angka tersebut masih angka kasar. Penghematan juga baru dihitung dari besaran gaji pegawai yang dilimpahkan ke pemprov dan pusat.

Padahal selain penghematan gaji, juga banyak penghematan lain dari sisi biaya belanja lainnya yang masuk biaya operasional kantor. “Jadi kemungkinan besar penghematan bisa lebih dari Rp5 miliar,” katanya. Dengan pelimpahan ini, Edi Basuki berharap belanja pegawai bisa terus berkurang dan bisadibawah50% sesuaidengan anjuran pemerintah pusat.

“Kami berusaha melakukan rasionalisasi untuk menekan belanja pegawai,” ujar Edi. Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, jumlah PNS di Gunungkidul terus berkurang akibat pelimpahan urusan pemerintahan.

Selain itu juga karena PNS masuk usia pensiun. Sebenarnya, kabupaten yang memiliki 700.000 penduduk ini masih kekurangan PNS. Namun belum ada persetujuan pemerintah pusat untuk melakukan rekrutmen PNS baru. “Tahun ini pemerintah mengusulkan tambahan ratusan PNS dan kami masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat,” kata Immawan.

suharjono

Berita Lainnya...