Edisi 12-10-2016
Tower Ilegal Disoal, Wali Kota Disomasi


YOGYAKARTA – Polemik menara telekomunikasi atau tower seluler ilegal di Kota Yogyakarta semakin memanas.

Kemarin, elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Muda Anti-Korupsi (Gema- Korupsi) melayangkan surat somasi kepada Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Isinya, wali kota diberikan batas waktu (deadline ) agar merobohkan tower seluler ilegal maksimal 7x24 jam sejak surat somasi diterima.

“Data yang kami terima dari Dinas Perizinan, total ada 230 tower di Kota Yogyakarta. Sebanyak 104 tower berizin, sisanya 126 tower tak berizin alias ilegal,” kata koordinator Gema-Korupsi, Robi Edwarsyah, saat ditemui sebelum melayangkan surat somasi melalui Bagian Umum Pemkot Yogyakarta, kemarin. Jika tuntutan tersebut tak digubris wali kota, kata Robi, pihaknya siap menempuh jalur hukum.

Tujuannya agar nanti ada putusan dari pengadilan apakah keberadaan 126 tower ilegal itu benar menyalahi aturan atau tidak. “Kalau ada putusan pengadilan, nanti perobohan tower atas perintah pengadilan dan wajib dilaksanakan,” katanya. Dia mengklaim somasi terhadap wali kota tersebut tak bermuatan politis menjelang Pilwali Yogyakarta 2017.

Kenapa hanya wali kota yang disomasi, sedangkan wakil wali kota tidak, alasannya karena wali kota sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintahan. “Kami sudah diskusi publik di DPRD Kota Yogyakarta bersama Pansus Raperda Menara Telekomunikasi, sudah klarifikasi ke Dinas Perizinan, ada fakta ratusan tower itu ilegal.

Kenapa hingga kini masih didiamkan,” katanya. Robi berharap polemik tower ilegal ini tuntas sebelum wali kota dan wakil wali kota memulai cuti kampanye pada 28 Oktober mendatang. Jika tidak, dikhawatirkan permasalahan tower ilegal ini akan bertambah rumit. Apalagi belum ada sinyal pembahasan Raperda Menara Telekomunikasi di DPRD Kota Yogyakarta rampung dalam waktu dekat ini.

“Kami juga mendesak pembahasan raperda dipercepat. Kami khawatir pemkot keluarkan perwal baru untuk melindungi keberadaan tower ilegal ini,” katanya. Terpisah, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti belum bisa memutuskan apakah akan memenuhi tuntutan dari somasi elemen Gema-Korupsi tersebut. Dia akan mencermati terlebih dahulu isi somasi tersebut.

Namun Haryadi berjanji tetap akan menertibkan tower liar sebelum cuti kampanye pada 28 Oktober 2016 mendatang. Sementara itu, Kabid Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Setiono membenarkan ada ratusan tower ilegal yang berdiri. Namun kewenangan penertiban ada di pihak Dinas Ketertiban (Dintib). “Kami hanya berwenang mengeluarkan IMB (izin mendirikan bangunan) konstruksi dan pendataan di lapangan. Yang berizin ada 104 tower . Untuk penertiban ada di Dintib,” ucapnya.

ristu hanafi





Berita Lainnya...