Edisi 12-10-2016
Honorer Tuntut Kejelasan Nasib


SURABAYA– Sebanyak 40 orang perwakilan Forum Honorer Kategori 2 se- Indonesia (FHK2I) dari Surabaya keamrin mendatangi Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya.

Mereka mendesak Dindik untuk memberikan kejelasan status mereka setelah peralihan wewenang pengelolaan SMA/- SMK dari dari kabupaten/kota ke provinsi. Ketua FHK2I Surabaya Eko Mardiono men-gungkapkan, kedatangan 40 orang ini mewakili lebih dari 1.000 guru honorer SMA/SMK.

Menurutnya, dengan peralihan kewenangan tersebut, nasib para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) terancam tidak mendapatkan gaji setara Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sebesar Rp3.045.000 perbulan. Perjuangan para pegawai honorer untuk mendapatkan gaji sesuai UMK ini sudah dilakukan sejak lama, dan baru mulai membuahkan hasil pada 2012 lalu.

Mereka khawatir nantinya setelah pengelolaan SMA/SMK dipegang provinsi, gaji mereka ikut turun tidak sesuai UMK Kota Surabaya. “Ketika dipegang pemprov yang dalam tatanan pemerintahan lebih tinggi dibandingkan kota/kabupaten, seharusnya kami malah mendapatkan kesejahteraan yang lebih, bukan malah berkurang,” kata Eko.

Bahkan, jika gaji mereka turun dari sebelumnya, mereka meminta supaya semua diakomodir ke SD atau SMP. Eko mengatakan, saat ini kebutuhan tenaga pengajar di tingkat SD dan SMP masih cukup tinggi. Eko juga meminta pada pemerintah supaya fleksibel dalam mengimplementasikan UU 23/2014. Implementasi UU 23/2014 untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan ini bisa tuangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dia menegaskan bahwa urusan pendidikan sebenarnya urusan bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan masyarakat. Menanggapi keluhan dan tuntutan para tenaga honorer, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan menjelaskan pihaknya sudah mengusahakan peralihan bisa dilakukan pada semua komponen sekolah untuk dikelola pemprov.

Sebab di sekolah tidak hanya ada sarana dan prasarana saja, namun juga ada PTT dan GTT. Menyikapi pendanaan honorer melalui BOS seperti yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi, Ikhsan mengatakan bahwa tentu provinsi sudah ada kajian terkait pendanaan agar bisa memenuhi operasional lainnya. Sebab, sebelumnya penggajian GTT dan PTT dilakukan melalui Bopda.

“Keresahan dan kegalauan honorer itu juga menjadi keresahan Wali Kota. Tak hanya masalah anggaran, tetapi banyak hal lain yang harus diperhatikan,” terangnya. Sementara untuk tuntutan agar mereka ditampung menjadi pegawai honorer di SD atau SMP, Ikhsan belum bisa memberikan kepastian. Sebab, pihaknya perlu mengkaji banyak hal untuk menyalurkan 1.000 tenaga honorer .

lutfi yuhandi





Berita Lainnya...