Edisi 12-10-2016
Bangun Kampus, Pemda DIY Usir Gepeng


YOGYAKARTA – Pemda DIY tetap bersikukuh memindahkan tempat penampungan gelandangan dan pengemis (gepeng) atau camp assesment .

Aset milik Pemda DIY di Jalan Parangtritis, Kecamatan Sewon, Bantul, ini tetap akan digunakan untuk Kampus Akademi Komunitas. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, saat ini bangunan camp assesment masih digunakan guna penampungan gepeng. Namun, mulai 2017 mendatang, bangunan tersebut akan digunakan untuk Kampus Akademi Komunitas. “Kami lihat dari asas kemanfaatan.

Namun, bukan berarti kita mengabaikan mereka (gepeng),” katanya di DPRD DIY kemarin. Menurut dia, bangunan camp assesment sudah lama diproyeksikan untuk Kampus Akademi Komunitas. Gepeng yang ditampung di lokasi tersebut sebenarnya hanya sementara, sambil mencari lokasi baru.

Bahkan, Pemda DIY sudah lama meminta kepada Dinas Sosial DIY untuk mencarikan lokasi alternatif untuk penampungan gepeng. Dinas Sosial DIY sudah diberi kesempatan untuk mencarikan lokasi baru sejak dua tahun lalu. “Sudah masuk rencana sejak tahun lalu. Mulai dari appraisal , tapi sampai saat ini belum juga terealisasi. Saat ini hanya opsiopsi (lokasi) saja, belum konkret,” keluhnya.

Tavip menegaskan sebenarnya anggaran untuk pengadaan tanah sampai pembangunan gedung sudah dipersiapkan bagi calon lokasi penampungan gepeng. “Sambil mencarikan lokasi baru, mereka (gepeng) sementara disiapkan lokasi di Hargo Binangan. Itu juga aset milik Pemda DIY,” ungkapnya. Dinas Sosial DIY sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada warga Hargo Binangun. Intinya lokasi tersebut akan digunakan untuk penampungan gepeng. Namun masyarakat sekitar menolaknya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo, menyayangkan respons warga yang menolak. “Loh , saya heran. Gepeng itu seharusnya dibina, kok malah ditolak,” ujarnya bertanya. Tavip mengatakan sudah seharusnya penampungan gepeng dipindah di lokasi baru. Untuk lokasi tidak ada masalah karena Pemda memiliki sejumlah aset yang bisa dimanfaatkan. Namun untuk bangunan camp assesment yang saat ditempati gepeng sudah diproyeksikan untuk Kampus Akademi Komunitas.

“Cari tempat yang representatif,” katanya. Dia juga menyoroti camp assesment bukan bangunan yang ideal bagi gepeng. “Sejauh yang saya tahu, pembinaan di sana minim,” klaimnya. Sementara Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto mempertanyakan definisi gepeng. Sebab, dari razia yang dilakukan oleh instansi terkait, saat didata mayoritas gepeng memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Sebagian dari mereka juga merupakan warga dari luar DIY. Dengan kata lain, mereka memiliki tempat asal dan masih diakui negara. Mereka yang ber-KTP dari luar DIY sebaiknya dikembalikan ke daerah asal. “Kalau hanya memintaminta, anak-anak di Perempatan Jlagran itu ya warga sekitar,” ujarnya. Di bagian lain, anggota Pansus Pengawasan Perda Nomor 1/2014 tentang Penanganan Gepeng DPRD DIY, Nandar Winoro mengatakan, mengatasi persoalan gepeng di DIY dibutuhkan good will dari Pemda DIY.

Pada awal 2014 ada anggaran untuk menangani gepeng mencapai Rp40 miliar dari APBD DIY. “Sekarang tidak kelihatan apa yang dilakukan pemerintah terhadap gepeng,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi bukan perkara mudah memindahkan ratusan gepeng ke tempat baru. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti aspek lingkungan, sosial, dan lainnya. “Ora waton (tidak asal) memindahkan, karena yang dipindahkan ini kan orang bermasalah (gepeng),” katanya lagi. Menurut dia, saat ini sejumlah lokasi sedang diinventarisasi, tapi belum bisa dipastikan.

ridwan anshori


Berita Lainnya...