Edisi 12-10-2016
Pekerja Lokal Harus Dilindungi


SURABAYA– Badan Legislasi (Banleg) DPRD Surabaya berinisiatif mengusulkan pembuatan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

Gagasan ini muncul menyusul banyaknya warga lokal Surabaya yang menjadi pengangguran. Mereka “tersingkir” oleh para pekerja dari luar daerah. Anggota Banleg Fatkurohman mengatakan, di Surabaya saat ini banyak perusahaan berdiri. Namun, hanya sedikit warga Surabaya yang bekerja di sana.

Mayoritas berasal dari luar daerah. Sekalipun untuk posisi yang tidak strategis seperti petugas keamanan maupun kebersihan. ”Ini kan disayangkan. Karena itu, perusahaan setempat harus bisa menampung masyarakat lokal,” katanya, kemarin. Fatkurohman mengakui, setiap perusahaan memiliki standardisasi bagi para pekerjanya dengan spesifikasi tertentu. Meski demikian, Fathur menganggap hal itu tidak harus diterapkan untuk semua posisi.

Cukup untuk bidangbidang tertentu saja. “Kalau untuk yang pentingpenting munkin wajar. Namun, untuk yang level middlelow (menengah ke bawah) kan tidak harus. Untuk posisi security, cleaning service misalnya, kan tak membutuhkan keahlian khusus.

Jadi bisa dari warga sekitar,” tegasnya. Dia megakui, untuk menampung tenaga kerja lokal, membutuhkan training sebelum diperkerjakan. Hal itu merupakan tugas dari perusahaan terkait. Yang pasti, dia berhharap adaprioritasuntukwargasekitar perusahaan. Karena itu, politikus PKS ini memandang perlu adanya regulasi khusus untuk melindungi pekerja lokal tersebut.

Lewat regulasi itu, pihak pengusaha bisa ditekan untuk menampung tenaga kerja lokal dalam perusahan. “Ini penting karena selama ini sitem rekrutmen perusahaan bersifat terbuka (open recruitment) sehingga tenaga kerja bisa berasal dari daerah mana saja,” tuturnya. Model rekrutmen inilah, kata Fathurrohman,yang tidak terkontrol. Sebab, semua pekerja bisa masuk tak peduli mereka warga lokal atau bukan.

“Lewat Perda Perlindungan Pekerja Lokal nanti, paling tidak ada pembagian kuota secara pasti. Misalnya, minimal 20- 30% harus warga sekitar. Sisanya baru bebas diambil dari mana saja,” katanya. Anggota Komisi A ini mengakui, sebelumnya ada Perda CSR (Corporate Social Responsibility) yang mewajibkan perusahaan memberikan kontribusi kepada warga sekitar.

Namun, payung hukum tersebut belum mengatur tentang perlindungan pekerja lokal secara khusus. “Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal ini nanti berbeda dengan Perda CSR. Sebab, isinya berorientasi untuk mengurangi kemiskinan,” lanjut alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini. Untuk diketahui, tahun ini, Banleg mengusulkan dua perda inisiatif.

Selain maslaah perlindungan tenaga kerja lokal, Banleg juga mengusulkan perlunya penyusunan Raperda Perizinan. Harapannya, dua usulan perda ini bisa terealisasi di awal 2017. Fatkurohman mengaku, dalam seminggu ini, komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya harus menyetorkan usulan. Masing-masing 1- 2 raperda yang akan dibuat pada 2017. Sejumlah usulan tersebut akan dipilih mana reperda yang diprioritaskan untuk disusun, disesuaikan dengan kuota anggaran.

“Tahun ini ada enam perda inisiatif DPRD,” ungkapnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Dwi Purnomo belum bisa dikonfirmasi mengenai usul tersebut. Namun, beberapa waktu lalu, dia menyatakan bahwa sudah saatnya pekerja lokal mendapat perhatian lebih. Terutama dari para pemilik perusahaan. Terpisah, Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim Riko Abdiono mengaku tidak mempersoalkan rencana regulasi yang dibuat DPRD Surabaya itu.

Hanya dia berharap, regulasi tersebut proporsional. Artinya, aturan yang dibuat tidak membebani pengusaha. “Jangan sampai aturan itu mengekang pengusaha. Kalau memang harus ada prioritas pekerja lokal, standardisasinya juga harus jelas. Sesuai dengan kompetensi yang diinginkan perusahaan. Minimal kinerjanya bagus sehingga perusahaan juga tidak dirugikan jika terjadi sesuatu nantinya,” pungkasnya.

ihya’ ulumuddin

Berita Lainnya...