Edisi 12-10-2016
Semua Kontrak Pekerjaan Harus Terbuka


BOJONEGORO— Bupati Bojonegoro, Suyoto meminta semua pihak mendukung pelaksanaan sistem kontrak secara terbuka dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menghindari korupsi dan penipuan.

“Pelaksanaan kontrak pekerjaan di lingkup pemkab membutuhkan komitmen bersama empat pihak yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM),” kata dia dalam dalam acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemkab Bojonegoro, kemarin.

Menurut dia, keempat pihak itu harus melakukan kerja sama agar pelaksanaan kontrak secara terbuka bisa berjalan dengan baik untuk mendukung keterbukaan pemerintah daerah atau “Open Government Partnership” (OGP). “Adanya kontrak dalam pengadaan barang dan jasa secara terbuka maka masyarakat bisa tahu terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup pemkab karena bisa melihat dengan mengakses melalui internet,” katanya.

Ia memberikan gambaran dengan sistem kontrak terbuka maka bisa diketahui kontraktor yang ditunjuk, juga alasannya bisa terpilih dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, lanjut dia, adanya kontrak secara terbuka juga bisa menghindari penipuan dan fitnah. “Bisa muncul penipuan dan fitnah, misalnya, hanya berdasarkan foto bersama bupati bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain terkait dengan pekerjaan di lingkup pemkab,” ucapnya menegaskan.

Ia mengharapkan adanya kontrak terbuka untuk keterbukaan pemerintah daerah itu bisa meningkatkan iklim demokrasi yang sehat di daerahnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bojonegoro Andik Tjandra, menjelaskan bahwa kontrak pekerjaan secara terbuka di lingkup pemkab akan mulai dilaksanakan pada 2017. “Kami harapkan adanya kontrak terbuka bisa memperkecil terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan,” ucapnya menambahkan.

Pada kesempatan itu dilaksanakan pembacaan pernyataan sikap keterbukaan dokumen kontrak juga dilakukan penandatanganan kesepakatan itu oleh berbagai pihak untuk mendukung “Open Government Partnership” (OGP) di daerah setempat yang dijadikan percontohan dunia.

Pembacaan pernyataan sikap itu juga disaksikan, antara lain, Wakil Bupati (Wabup) Setyo Hartono dan perwakilan kepolisian resor (polres), Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kusnandaka Tjatur dan undangan lainnya. “Adanya pernyataan sikap keterbukaan dokumen kontrak berlaku untuk semua pekerjaan baik fisik maupun nonfisik,” kata Kepala Dinas Kominfo Kusnadaka Tjatur menambahkan.

ant



Berita Lainnya...