Edisi 12-10-2016
Sidoarjo Belum Mampu Bangun Pintu Air


SIDOARJO – Dinas PU Pengairan Sidoarjo mengaku tak berani membangun pintu air di tiga sungai utama. Alasannya, butuh anggaran besar sekitar Rp150 miliar.

Untuk mengatasi banjir saat ini, Dinas PU Pengairan hanya berkutat pada program rutin normalisasi saluran dan pemeliharaan sungai. Padahal anggaran untuk program ini nilainya mencapai Rp80 miliar. Kepala Dinas PU Pengairan Fatkhurrahman mengakui salah satu solusi mengatasi banjir yakni membuat pintu air.

“Untuk membangun itu butuh dana besar, karena itu belum tahu kapan bisa direalisasikan,” ujarnya seusai hearing dengan Komisi C DPRD Sidoarjo kemarin. Ditanya apakah pihaknya sudah membuat perencanaan pintu air, Fatkhurrahman mengaku belum punya. Belum ada kepastian apakah akan diajukan di APBD 2017. Tiga pintu air itu berada di Sungai Buntung, Waru, kemudian Sungai Sidokare, Sidoarjo, dan pintu air di Penatarsewu, Tanggulangin.

“Kalau tiga sungai itu ada pintu airnya, kalau air pasang tinggal ditutup,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Sigit Setyawan mengatakan untuk mencegah banjir dengan pengoptimalan drainase, dinasnya telah menyiapkan 25 satgas drainase yang ditugaskan memantau fungsi drainase. “Satgas drainase kami sebar. Titik mana saja yang tidak berfungsi akan langsung dilaporkan,” katanya.

Sigit menambahkan, fokus penanggulangan banjir juga akan dilakukan pada 2017. Salah satunya dengan menambah anggaran pembuatan drainase yang meningkat hingga Rp 12 miliar dari Rp 5,6 miliar. Upaya tersebut dilakukan agar masalah penyumbatan air tidak terjadi. Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Ahmad Amir Aslichin menerangkan, pemanggilan tiga dinas PU itu untuk melihat konsep penanggulangan banjir.

Selain karena faktor alam dengan intensitas hujan yang tinggi, dinas terkait diharapkan memiliki solusi terdekat maupun jangka panjang agar banjir bisa teratasi. “Kami ingin mendengar langsung bagaimana tanggapan dari masing- masing dinas PU terkait penanganan banjir. Makanya hearing-nya per dinas tidak jadi satu,” tandasnya. Menurut politikus PKB ini, koordinasi antarinstansi terkait harus dilakukan.

Baik itu penyediaan drainase maupun saluran air sehingga masalah meluapnya air karena saluran air yang buruk tidak terjadi. Anggota Komisi C lainnya, Aditya Nindyatman mengatakan harus ada grand desain yang segera dilakukan untuk mengatasi banjir. Artinya, antardinas terkait bisa bekerja sama dalam mengatasi banjir. “Grand desain penanganan banjir dikonsep oleh Bappeda dan yang menjalankan dinas terkait,” tandasnya.

abdul rouf

Berita Lainnya...