Edisi 12-10-2016
9 Pemda Raih Kawastara Pawitra


SOLO - Sembilan pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah meraih anugerah Kawastara Pawitra dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy karena dianggap memiliki komitmen tinggi dalam penyelenggaraan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS).

Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kemendikbud Profesor Siswandari mengatakan, secara keseluruhan di Indonesia terdapat 113 daerah yang tersebar di wilayah Indonesia yang mendapatkan anugerah Kawastara Pawitra. “Daerah-daerah itu telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan PPCKS yang dibuktikan melalui anggaran dalam APBD dan Perda (Peraturan Daerah),” ungkap Siswandari saat persiapan penyelenggaraan anugerah Kawastara Pawitra dari Mendikbud kemarin.

Pemberian anugerah akan digelar di Kota Solo, Sabtu (15/10). Untuk wilayah regional eks Karesidenan Surakarta, saat ini tinggal Kabupaten Boyolali yang belum bersedia menyelenggarakan PPCKS. Sementara sembilan daerah yang tahun ini meraih penghargaan adalah Karanganyar, Sukoharjo, Brebes, Cilacap, Purworejo, Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Siswandari menjelaskan, PPCKS merupakan program pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diimplementasikan secara terstandar di seluruh Indonesia. Dampak yang dirasakan sangat baik bagi manajemen sekolah dan terjamin kelanjutannya. “Sejak tujuh tahun sudah 700 kali PPCKS diimplementasikan pada 334 kabupaten/ kota,” ucapnya.

Angka itu mencapai 65% daerah di Indonesia. Dengan demikian, setiap minggu terdapat tiga kali kegiatan penyiapan calon kepala sekolah yang melibatkan 800 asesor dan 500 master trainer. Dengan kualitas kepala sekolah yang bagus maka memiliki dampak positif terhadap guru dan muridnya. “Bahkan kepala sekolah yang baik memiliki dampak 20 poin atas peningkatan prestasi murid,” ujar Guru Besar FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tersebut.

Kepala Subbag Umum LPPKS Kemendikbud I Nyoman Rudi Kurniawan menambahkan, dalam era otonomi daerah perlu komitmen yang tinggi dari kepala daerah atas pelaksanaan PPCKS. Meski telah diatur melalui Permendiknas Nomor 6 Tahun 2009 yang diperbaharui melalui Permendikbud Nomor 39 Tahun 2012 tentang Struktur dan Tata Kerja LPPKS, tidak ada sanksi tegas apabila daerah tidak melaksanakan. “Selama tujuh pelaksanaan PPCKS, telah dua kali dilaksanakan evaluasi, yakni modul pembelajaran yang dilaksanakan LPPSK, program PPCKS,” katanya.

ary wahyu wibowo

Berita Lainnya...