Edisi 12-10-2016
Sertifikat Profesi Adalah Bukti Kompetensi


SEMARANG - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir mengatakan sertifikasi porsi merupakan sebuah keharusan, khususnya pada pendidikan keprofesian.

Melalui sertifikasi profesi yang dimiliki, seorang lulusan dapat memiliki bukti atas kompetensi yang dipunyai. Hal itu disampaikannya di sela-sela Rapat Tahunan Dekan Fakultas Hukum PTN Se- Indonesia di Hotel Grand Candi Semarang, baru-baru ini. Sesuai dengan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat tiga jenis pendidikan tinggi di Indonesia, yakni pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

“Untuk pendidikan profesi, ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan akademik atau vokasi. Tujuannya untuk menyiapkan lulusan tersebut pada pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus,” ucapnya. Persyaratan untuk menempuh pendidikan profesi menjadi wajib diikuti ketika membutuhkan keahlian khusus.

Jika hal itu tidak dilalui, tentu yang bersangkutan menggunakan gelar keprofesiannya. “Misalnya untuk menjadi pengacara, harus mengikuti pendidikan profesi. Begitu juga ketika hendak menjadi seorang notaris juga sama. Itu semua sudah diatur oleh undang-undang, tujuannya antara lain agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan,” paparnya. Pada kesempatan itu, dia juga keberadaan lembaga atau organisasi profesi, sebagai penyelenggara pendidikan profesi.

“Organisasi ini jumlahnya ada beberapa dalam satu bidang, ini perlu kita atur. Bukan lembaganya, namun materi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mengeluarkan sertifikasi profesi. Harapannya kualitas kompetensi yang dihasilkan antara organisasi A, B, C atau D itu sama,” tandasnya.

Nasir menyampaikan, pada global indeks persaingan, Indonesia posisinya menurun dari peringkat 37 menjadi 41 dari 144 negara peserta. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, faktor utamanya karena persoalan korupsi, birokrasi yang lamban, serta pembangunan infrastruktur yang berlarutlarut. “Oleh sebab itu, kita terus mendorong peningkatan kinerja.

Sebagai contoh, pada birokrasi pengurusan prodi baru, dulu bisa mencapai 1-2 tahun, sekarang senam bulan sudah selesai. Begitu juga untuk pengangkatan guru besar, berkas yang dikumpulkan banyak sehingga sering kali tercecer, sekarang kita perintahkan untuk mengirimkan secara online . Kemudian kita share langsung ke viewer atau pengujinya sehingga lebih cepat. Maksimal 45 hari selesai, bahkan ada yang seminggu selesai,” ungkapnya.

Nasir juga mengakui jika publikasi ilmiah di Tanah Air masih terbilang rendah. Sebagai perbandingan, tiga besar perguruan tinggi di Indonesia masih kalah dengan satu perguruan tinggi di Malaysia. “Ini yang menjadi perhatian kita. Selama 10 tahun terakhir, publikasi ilmiah pada tiga perguruan tinggi besar kita hanya 14.000. Sementara satu perguruan tinggi di Malaysia bisa menghasilkan 28.000. Oleh karena itu, kita terus mendorong tumbuhnya publikasi ilmiah internasional dan penelitian yang dilakukan,” tandasnya.

susilo himawan



Berita Lainnya...