Edisi 12-10-2016
Usut Program Kerja, PNS Batang Dipecat


SEMARANG– Malang benar nasib yang dialami Novian Eko Prasetyo, 27, warga Kabupaten Batang ini.

Bagaimana tidak, ketika mencoba menjadi warga negara yang baik dengan mengawal program-program pemerintah justru dipecat dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Pemecatan dilakukan karena tahun lalu Novian mengusut berbagai program kerja di Pemerintahan Kabupaten Batang. Di antaranya soal Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Batang 2015, laporan keuangan dan pengeluaran unit rawat inap dan rawat jalan Puskesmas Bawang, serta laporan penggunaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Bawang.

“Saya minta salinan laporan itu karena mendapat informasi adanya penyelewengan dan indikasi korupsi. Namun bukannya diberi, saya justru dipanggil ke BKD dan diminta tidak melanjutkan upaya itu,” katanya saat ditemui di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah di Jalan Mugassari Semarang kemarin. Dalam pembicaraan dengan BKD, Novian diancam dipecat jika tetap meminta laporan keuangan yang diajukannya. Setelah pemanggilan oleh BKD, bulan berikutnya Novian tidak mendapatkan tunjangan.

Dia hanya menerima gaji pokok PNS. Kondisi itu berjalan beberapa bulan hingga akhirnya Novian memutuskan untuk tidak lagi masuk kerja. “Dan akhirnya saya benar-benar dipecat dari pegawai negeri sipil pada 25 Juli 2016, tapi saat ini saya masih mengajukan banding atas pemecatan itu,” ungkapnya.

Merasa dizalimi dan yakin ada penyelewengan di Kabupaten Batang, Novian -yang juga menjabat ketua bidang pengawasan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPD Jateng-tetap bersikukuh mencari kebenaran. Lantaran tetap tidak mendapatkan informasi dari Pemda Batang, dia kemudian melaporkan ke KIP Jateng. “Saya yakin, dengan laporan yang saya minta itu akan terungkap apa yang terjadi sebenarnya. Untuk itu, saya berharap majelis hakim KIP mengabulkan permohonan saya dan memerintahkan Bupati Batang memberikan informasi yang saya minta,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sidang di KIP Jateng, kuasa hukum Bupati Batang Budianto mengatakan, pihaknyatidakdapatmemenuhipermintaanpemohonterkaitlaporanlaporan tersebut karena terlalu banyak. Selain itu, informasi yang dimintakan juga menyangkut beberapa SKPD.

“Pemohon sebagai PNS seharusnya bekerja melayani masyarakat, bukan sibuk mengurusi hal ini dan mengorbankan pekerjaannya,” kata Budianto dari Kominfo Batang ini. Menurut Budianto, juga dinilai tidak memiliki kompetensi dalam bidang pemeriksaan keuangan seperti yang dimintakannya. Sebab, yang berhak memeriksa keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi, kami mohon kepada majelis hakim untuk tidak menanggapi permohonan sengketa ini karena tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak didasari itikad baik,” ucapnya. Dalam sidang perdana kemarin, hakim KIP Jateng yang memeriksa perkara tersebut memerintahkan kedua belah pihak untuk bermediasi. Namun dalam mediasi perdana itu, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pemecatan Sudah Sesuai Prosedur

Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Nasikin mengatakan, pemecatan Novian Eko Prasetyo sudah sesuai aturan yang ada. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang sudah melakukan pemeriksaan terhadap Novian. “Pemecatan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sebelumnya, BKD maupun Inspektorat juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Novian Eko Prasetyo),” katanya saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam.

Menurut Sekda, BKD juga sudah berkonsultasi dengan keluarga Novian sebelum memecatnya. Menurutnya, yang paling memberatkan yakni akumulasi membolos kerja. “Perbuatan yang bersangkutan itu tidak semestinya dilakukan oleh seorang PNS. Sebagai seorang PNS, yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja, tapi malah mencari-cari kesalahan terus.

Dan yang paling memberatkan yakni yang bersangkutan tidak masuk kerja, kalau diakumulasi, mungkin lebih dari 100 hari,” ucapnya. Sebelum turun rekomendasi pemecatan terhadap Novian Eko Prasetyo, Pemkab Batang juga sudah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah rekomendasi didapatkan, bupati memberikan surat pemberhentian kepada Novian Eko Prasetyo. “Bapek pusat juga sudah menyurati Batang terkait pemecatan itu, dan kami berikan data yang diminta oleh Bapek. Kami yakin data kami kuat terkait itu,” ujarnya.

prahayuda febrianto

Berita Lainnya...