Edisi 05-11-2016
Elion Usulkan Program Aspirasi Proyek PUPR


JAKARTA - Anggota Komisi V DPR yang sudah dirotasi ke Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar Pendeta Elion Numberi, mengaku pernah mengusulkan program aspirasi dalam bentuk proyek infrastruktur.

Pengusulan itu disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dimasukkan dalam APBN 2016. Pengakuan itu disampaikan Elion seusai menjalani pemeriksaan ulang di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Elion diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka penerima suap lebih dari Rp15 miliar kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Kementerian PUPR yang membawahkan wilayah Maluku dan Maluku Utara (kini diberhentikan), Amran HI Mustary.

Elion juga membenarkan bahwa dirinya ikut rombongan Komisi V dalam kunjungan kerja (kunker) ke Maluku pada Agustus 2015. Hanya, setelah kunker tersebut, dia tidak mengajukan usulan program aspirasi ke Kementerian PUPR untuk ditempatkan di Maluku. Dia hanya mengakui pernah mengusulkan untuk wilayah Papua karena dia berasal dari daerah pemilihan Papua.

”Aspirasi kan kami kirim ke sana. Nilainya enggak ingat. Nanti kami usulkan. (Kami) tidak tahu sudah disetujui atau tidak. Kami hanya usul. Di Papua banyak,” kata Elion di depan Gedung KPK, Jakarta. Anak kandung mantan Menhub Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi ini mengklaim, meski mengusulkan, dia tidak menerima apa pun dari pengusaha maupun pejabat asal Papua.

Bahkan, dia berkilah selama ini tidak pernah mengambil uang pelicin untuk pengusulan dan pengesahan proyek untuk wilayah Papua. ”Saya nggak pernah ambil yang begitu-begitu,” kilahnya. Elion menuturkan, ada alasan keberangkatannya dalam kunker Komisi V ke Maluku yang dipimpin Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis. Keikutsertaannya dalam kunker Agustus 2015 itu merupakan perintah dari ketua kelompok fraksi (kapoksi) Partai Golkar di Komisi V yang juga Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohamad Said.

”Itu perintah kapoksi, itu tugas. Masing-masing tugas dibagi. Ada ke Maluku, ke sini, ke sana,” imbuhnya. Sebelum bertugas di Komisi V, Elion mengaku lebih dulu bertugas di Komisi X. Dia menuturkan, sejak Mei 2016, dirinya dirotasi ke Komisi VIII setelah kasus suap anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dkk dibongkar KPK.

Elion berkilah tidak paham mengenai alokasi jatah program aspirasi. Apalagi, setelah dipindah ke Komisi VIII. ”Saya barudilima(KomisiV). Di situ saya tidak begitu paham. Sekarang sudah di delapan, enam sampai tujuh bulan. Makanya belum paham,” ujarnya. Meski diperiksa untuk tersangka Amran, Elion mengaku tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan Amran.

Dia juga tampak kaget saat disinggung keterangan dan catatan pengeluaran uang milik terdakwa pemberi suap Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan keterangan Amran bahwa Elion menerima sekitar Rp25 juta sampai Rp30 juta saat kunker ke Maluku.

sabir laluhu