Edisi 05-11-2016
Kajian Ulang Suara Menteri Ditenggat Tahun Ini


JAKARTA - Isu dugaan suap dalam pemilihan rektor ditanggapi sangat serius oleh pemerintah. Tim gabungan yang melibatkan KPK pun diminta untuk menyelesaikan kajian suara menteri tahun ini.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir sangat berharap tim gabungan yang melibatkan Kemenristek Dikti, Ombudsman RI (ORI), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kajian pada akhir tahun ini. Nantinya tim akan merekomendasikan peraturan pemilihan rektor yang akuntabel, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

”Karena saya ingin tidak ada dusta di antara kita. Pendidikan tinggi di Indonesia harus segera diperbaiki, katanya seusai rapat bersama tim gabungan di Kantor Kemenristek Dikti kemarin. Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini menjelaskan, apakah nanti akan tetap memakai skema 35% suara menteri atau 100% tim gabungan yang akan menjawabnya. Hanya saja dia ingin ada perubahan di dalam proses pemilihan rektor PTN ini sehingga kampus bisa mendapatkan rektor yang berkualitas.

Selain itu dengan adanya empat instansi yang tergabung dalam tim dia anggap akan meningkatkan pengawasan dalam pemilihan rektor ini. Nasir menyampaikan, dia akan langsung memecat pegawai atau staf khususnya apabila ada informasi keterlibatan orang dekatnya dalam proses pemilihan rektor. Dia menyampaikan adanya praktik suap ini bisa terjadi jika ada komunikasi tatap muka.

Oleh karena itu, katanya, ke depan segala proses komunikasi dalam alur pelayanan akan dibuat secara online untuk menghindari potensi komunikasi tatap muka yang disalahgunakan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku heran proses pemilihan rektor saat ini layaknya pemilihan kepala daerah. Menurut dia, aneh sekali jika para calon rektor ini sampai membuat tim sukses hingga membuat manuver-manuver dan berlaku kotor dengan membeli suara.

”Kalau mau jadi rektor modalnya pintar dan mempunyai visi yang baik. Tidak usah memakai uang,” tegasnya. Syarif menjelaskan, KPK memang bersedia bergabung dalam tim dalam rangka pencegahan korupsi. Namun, katanya, jika KPK melihat ada bukti cukup dan valid tindak pidana korupsi dalam pemilihan rektor, KPK tidak bisa berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti.

Dia menjelaskan, KPK akan secepatnya menindak, tetapi sebelum itu KPK akan melakukan pencegahan dengan cara masuk dalam tim gabungan ini. Wakil Ketua KASN Irham Dilmy menambahkan, KASN akan dengan senang hati membantu proses pemilihan rektor PTN. Meski memang dia mengakui KASN selama ini tidak turut terlibat dalam pemilihan rektor karena rektor tidak termasuk jabatan di birokrasi pemerintahan pusat dan daerah.

”Namun jika dibutuhkan dan demi menjaga stabilitas dan integritas, kami akan selalu membantu (proses pemilihan rektor),” paparnya. Komisioner ORI Laode Ida menyampaikan, respons positif sudah ditunjukkan Kemenristek Dikti dalam menanggapi laporan masyarakat pada pemilihan rektor PTN tersebut.

Pada intinya, menurut dia, jika ada kebijakan yang dianggap lemah memang harus dilakukan pengkajian ulang. Di sisi lain dia juga berharap jika ada oknum di kementerian yang memanfaatkan proses pemilihan rektor dengan korupsi mesti ditindaklanjuti.

neneng zubaidah