Edisi 05-11-2016
Negoisasi Brexit Tidak Terganggu


LONDON- Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menegaskan bahwa proses rencana negoisasi Brexit (British Exit ) akan sesuai jadwal.

Proses Brexit tidak akan terganggu dengan keputusan Pengadilan Tinggi Inggris yang meminta persetujuan parlemen Inggris dalam pengajuan Pasal 50 Traktat Uni Eropa sebagai proses awal untuk memulai negosiasi Inggris keluar dari Uni Eropa (UE). Penegasan itu disampaikan May kepada Presiden Komisi Eropa Jean- Claude Juncker.

May mengatakan kepada Juncker, dia berkeinginan untuk memulai proses Brexit pada Maret tahun depan. ”May akan menyampaikan komitmennya dalam panggilan telepon kepada Juncker,” demikian laporan BBC. Sesuai dengan jadwal, diperkirakan pada tahun 2019 Inggris sudah bisa ke luar dari UE. Hal senada juga diungkapkan kantor PM Inggris di Downing Street 10.

”Dia (May) menginginkan pemerintahannya akan memulai perundingan resmi Brexit pada akhir Maret,” demikian keterangan kantor PM Inggris. Sebenarnya dengan keputusan Pengadilan Tinggi membuka peluang debat di parlemen sebelum May menghidupkan Pasal 50. Apalagi, banyak anggota parlemen Inggris yang menentang Brexit.

Mereka juga meminta penjelasan tentang strategi negosiasi yang akan dilakukan May dan menuntut agar kerja sama dengan UE tetap kuat sebelum proses Brexit dimulai. Padahal, mayoritas pemimpin UE menginginkan Inggris agar segera memulai proses untuk ”bercerai” dari UE. ”Negara memilih untuk meninggalkan UE melalui referendum yang disepakati melalui Undang-Undang parlemen,” kata juru bicara kantor PM Inggris yang tak disebutkan namanya.

”Pemerintah bertekad untuk menghargai hasil referendum,” paparnya. Keputusan Pengadilan Tinggi yang dianggap menghalangi proses Brexit mendapatkan tanggapan beberapa media Inggris. Daily Mail memasang foto tiga hakim di halaman depan dengan judul ”Musuh Rakyat” dan menuding para hakim tersebut telah ”mengkhianati” 17,4 juta warga Inggris yang mendukung Brexit.

Sedangkan, media pro-UE, Guardian, memuji vonis hakim agar menjadikan parlemen sebagai jantung debat Brexit. Theresa May mengaku sangat kecewa dengan keputusan Pengadilan Tinggi tersebut. Pemerintah Inggris berniat untuk mengajukan banding. ”Banding itu di Mahkamah Agung (MA) akan dimulai pada awal Desember ini,” demikian keterangan kantor PM May.

Bagaimana jika pemerintah kembali kalah di MA? PM May harus menyusun undang-undang baru bagi anggota parlemen- dan juga majelis tinggiuntuk melakukan pemungutan suara. Menteri urusan Brexit, David Davis, mengatakan bahwa 17,4 juta pemilih yang mendukung Inggris ke luar dari Uni Eropa melalui referendum sudah memberi ‘mandat terbesar’.

Davis mengatakan bahwa hasil referendum harus dihormati untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi Inggris. ”Itu adalah kesepakatan terbaik untuk pertumbuhan, kesepakatan terbaik untuk investasi, kesempatan terbaik untuk pekerjaan. Rakyat ingin kita melanjutkannya dan itulah yang kita inginkan,” tuturnya.

Sementara, UE kemarin mengungkapkan bahwa jadwal Brexit tergantung dengan Inggris. ”Presiden Juncker secara eksplisit menekankan, dia menghargai vonis hukum dan keputusan konstitusional Inggris,” kata juru bicara Komisi Eropa Mina Andreeva. Urusan jadwal proses Brexit, kata dia, menjadi urusan Inggris. ”Jadwal itu menjadi urusan otoritas Inggris,” tuturnya.

Pemilu Dini Jadi Solusi?

Ketua sementara Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP) Nigel Farage mengatakan, May agar menyerukan pemilu digelar lebih cepat. Anggota parlemen pun agar tidak mencoba untuk menunda proses Brexit. ”Rakyat Inggris tidak akan membiarkan kebohongan arogan tersebut,” tulisnya pada kolom di Daily Telegraph .

Selain UKIP, Partai Buruh juga menuntut jadwal pemilu yang dipercepat tahun depan. Tapi, May tetap bersikeras bahwa pemilu tetap sesuai jadwal sekitar tiga tahun mendatang. Itu bertujuan agar Partai Konservatif pimpinan May bisa mengambil keuntungan besar atas berbagai kebijakan Brexit. ”PM yakin tidak perlu digelar pemilu hingga 2020,” kata juru bicara PM May.

Sedangkan, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, yang menentang Brexit, mengaku sangat menghargai keputusan rakyat Inggris. Dia menyarankan pemerintah agar menjalankan proses negosiasi dengan parlemen tanpa adanya penundaan. Selama ini oposisi kerap mengkritik Pemerintah May tidak transparan dalam mengajukan proses Brexit.

”Tetapi, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap parlemen dalam isu Brexit,” kata Corbyn. Dari kubu Konservarif, anggota parlemen Nick Herbert mengatakan, pemerintah harus bijak untuk mengizinkan diskusi dan pemungutan suara sebelum Brexit dilaksanakan. Pandangan itu berbeda dengan PM May yang menolak membeberkan strategi negosiasi.

Dia hanya mengindikasi akan memprioritaskan isu imigrasi dan perdagangan dengan UE. Selanjutnya, Pemimpin Liberal Demokrat Tim Farron juga menyatakan, tahap akhir Brexit tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain. Sebab, pemberian kesempatan voting kepada D P R akan membuat semuanya kacau.

Apalagi, jika hasilnya bertentangan dengan hasil referendum. ”Itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab,” tegas Farron. Para aktivis yang membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi menekankan ini semua murni tentang proses Brexit tanpa ada campur tangan politik. Namun, keputusan ini akan membuat pemerintahberpikirkeras.

Implikasinya tidak hanya terhadap perenc a n a a n waktu Brexit, tapi juga isu Brexit yang menuai pro-kontra di Inggris. Robert Pigney, pihak penggugat dalam kasus Brexit di Pengadilan Tinggi, mengungkapkan bahwa vonis tersebut sebagai kemenangan besar bagi rakyat Inggris. ”Sangat penting bagi perwakilankitadiparlemen untuk mengontrol masa depan kita,” katanya.

andika/shamil