Edisi 05-11-2016
Ada 2,1 Juta Pemilih Pilkada Bekasi 2017


BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Kabupaten Bekasi 2017 sebanyak 2,1 juta pemilih.

Jumlah tersebut diketahui setelah KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi DPS jumlah pemilih di 23 kecamatan. ”Jumlah pemilih dalamPilkada2017meningkatdari data Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sebanyak 2 juta pemilih,” kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Idham Kholik kemarin. Perinciannya pemilih laki-laki sebanyak 1.067.852 dan pemilih perempuan 1.063.230, total 2.131.082 pemilih. Adapun jumlah pemilih non-e-KTP untuk lakilaki sebanyak238.905danperempuan 226.321. ”Jumlah pemilih non-e-KTP total keseluruhan 465.226 pemilih,” ujarnya.

Menurut dia, jumlah pemilih dalam DPS bisa meningkat atau menurun jika pencocokan kembali dilakukan KPU dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena DPS akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 6 Desember 2016. Dalam penetapan DPS, perubahan domisili warga Bekasi juga menjadi kendala selama pencocokan dan penelitian data pemilih untuk menyusun DPS.

Petugas banyak menemukan warga yang domisilinya tidak sesuai dengan alamat di KTP mereka. Bahkan sebanyak 465.226 pemilih non-e-KTP kemungkinan tidak bisa memilih lantaran mereka terancam dicoret Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). ”Jadi mereka harus melakukan perekaman e-KTP dengan tenggat hingga akhir November,” ucap Idham.

Komisioner KPU Kabupaten Bekasi Novan Andrian menambahkan, setelah DPS ditetapkan, mulai 3 November hingga 9 November KPU akan mendistribusikan DPS secara cetak (hardcopy ) kepada PanitiaPemungutanSuara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ”Hardcopy DPS ini akan ditempelkan di lokasi strategis seperti di 3.998 TPS atau balai desa,” katanya.

Setelah itu, 10-19 November masuk tahap pengumuman dan tanggapan masyarakat. Selama empat hari mulai 20 November hingga 24 November ada penyusunan atau perubahan DPS untuk ditetapkan menjadi DPT. Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi menegaskan, untuk pemilih non e-KTP terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2017.

Adapun pemilih yang bisa mengikuti harus mempunyai surat keterangan sudah perekaman dari Disdukcapil Kabupaten Bekasi. ”Karena masih ada waktu bagi pemilih non-e-KTP untuk melakukan perekaman, kami dan KPU akan menanyakan hal ini kepada Disdukcapil,” ujarnya. Untuk itu Panwaslu mendesak Disdukcapil segera memfasilitasi pemilih non-e- KTP untuk perekaman.

abdullah m surjaya