Edisi 05-11-2016
Angkat UMKM, Kudus Jadi Teladan Nasional


KUDUS – Kabupaten Kudus berhasil mengukuhkan diri sebagai daerah yang mampu mengembangkan potensi-potensi masyarakatnya secara baik.

Lewat pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masyarakat Kudus kini semakin sejahtera. Bupati Kudus Musthofa mengatakan, jumlah UMKM juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Saat ini setidaknya ada 13.700 UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Kota Keretek ini.

Keberhasilan mengangkat UMKM dan masyarakat bawah inilah yang mengantarkan Musthofa meraih sejumlah penghargaan bertaraf nasional seperti Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha belum lama ini. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ini juga membuat Kudus kerap menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengembangan potensi lokal. Untuk wilayah Jawa Tengah, penghargaan ini hanya diraih oleh Musthofa.

Penghargaan ini diberikan atas penilaian kinerja Musthofa dalam mengelola pemerintahan daerah (EKPPD) tahun sebelumnya. Bagi Musthofa, menumbuhkembangkan potensi masyarakat adalah sebuah kebutuhan. Bupati yang juga Pembina Forum UMKM Jawa Tengah ini menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai pilar pertama program prorakyatnya.

”Kekuatan ekonomi nasional yang sebenarnya ada di pundak mereka,” ujar Musthofa. Kultur masyarakat Kudus yang dikenal dengan filosofi gusjigang (bagus, ngaji, dan dagang) ini sangat mendukung berbagai level dunia usaha. Musthofa yang juga Ketua Harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang ini pun terus berinovasi agar UMKM tumbuh untuk memberi dampak kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Dia juga menggagas pemberian bantuan permodalan tanpa jaminan dengan bunga ringan. Bupati yang kini sedang menempuh program S-3 dengan konsentrasi Administrasi Bisnis Undip ini ingin pelaku usaha terus meningkat produktivitasnya. Melalui Kredit Usaha Produktif (KUP) yang digagasnya, para pelaku usaha mikro mendapatkan kredit bunga lunak. Sumber dananya dari pihak bank sehingga tanpa membebani APBD.

Sektor pendidikan juga tak luput dari perhatiannya. Pendidikan gratis bagi warga Kudus diberikannya sebagai ikhtiar menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Meski secara nasional belum ada, wajib belajar hingga lulus SMA/SMK ini telah ada di Kudus sejak delapan tahun silam. Bahkan kini dirinya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan.

Setidaknya ada 14 SMK yang dikerjasamakan dengan perusahaan dalam pengembangannya. Mulai dari sarana-prasarana, kurikulum, tenaga pengajar hingga bahkan standar kualitas pendidikannya relevan dengan kebutuhan dunia industri. Semua program itu tanpa melibatkan APBD.

Untuk layanan kesehatan, sejak 2008 telah diterapkan tanpa pungutan biaya untuk layanan dasar puskesmas di Kudus. BahkankiniRumahSakitUmum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi di kelas III digratiskan bagi warga Kudus yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah (JKD). Hanya dengan bukti KTP, layanan gratis ini bisa dirasakan seluruh warga Kudus tanpa kartu BPJS.

Bahkan kemudahan pemberian akta kelahiran kini merambah rumah sakit/faskes bersalin. Saat buah hati lahir, otomatis keluarga akan membawa akta kelahiran saat meninggalkan rumah sakit. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) dengan call center semakin memanjakan masyarakat.

Cukup melihat aplikasi ini, masyarakat bisa mengetahui kondisi kamar yang tersedia, dokter yang melayani, serta lokasi yang terbaik dengan keberadaan pasien yang membutuhkan. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan, membangun sebuah bangsa butuh patriot dan pejuang. Modal itu penting karena permasalahan bangsa yang kompleks memerlukan seseorang yang memiliki tekad dan semangat baja guna membenahinya.

Kadang kala bahkan harus berhadapan dengan lingkungan sendiri. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama untuk membangun negeri ini. ”Walaupun begitu saya optimistis karakter tersebut tetap ada. Dari yang sedikit tersebut, Bupati Kudus adalah salah satunya,” ujar dia beberapa waktu lalu.

Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Yuyun Rahmawati menilai peran kepala daerah sangat penting dalam membangkitkan kembali perekonomian daerah. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cepat dan tepat yang disesuaikan dengan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah.

”Apa yang dilakukan Bupati Kudus tepat. Karena UMKM di Kudus memiliki keunggulan komparatif dengan daerah lain,” sebutnya. Keunggulan tersebut sudah terbukti dapat menciptakan kesejahteraan bagi warga kudus. Karena itu apa yang telah dilakukan oleh kepala daerah Kudus sebaiknya dicontoh oleh kepala daerah yang lain. ”Ini patut dicontoh daerah lain yang mengedepankan peran UMKM dalam ekonomi daerah daripada dengan perusahaan-perusahaan besar,” ucapnya.

moch fauzi/ r ratna purnama