Edisi 05-11-2016
Demo Terkendali Kasus Ahok Ditenggat 2 Minggu


JAKARTA– Demonstrasi menuntut proses hukum atas kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digelar seusai salat Jumat hingga petang kemarin, secara umum berlangsung lancar.

Ratusan ribu orang yang turun jalan berhasil mewujudkan demonstrasi damai dan tertib. Sayangnya, setelah demonstrasi berakhir, justru muncul kericuhan. Kericuhan tercatat terjadi di depan Istana Negara, Luar Batang, dan Pluit di Jakarta Utara. Hingga tadi malam, suasana masih bisa dikendalikan aparat keamanan.

Merespons adanya kericuhan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tadi malam menggelar rapat terbatas mendadak. Kepada wartawan seusai rapat, dia menuding ada pihak-pihak yang menunggangi demonstrasi. Hanya dia tidak menyebut siapa dimaksud.

”Kita menyesalkan kejadian bakda isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, dini hari tadi. Mantan wali kota Solo ini menandaskan, sebagai negara demokrasi, pemerintah menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tertib dan damai.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada para ulama para kiai, habib, ustad yang telah memimpin umat hingga sampai Magrib, demonstrasi berjalan dengan tertib dan damai. Jokowi juga menegaskan komitmennya mendorong pengusutan kasus Ahok secara tuntas. Dia mengaku telah memerintahkan wakil presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa yang didampingi Menko Polhukam, Mensesneg, Menag, Seskab, Kapolri dan Panglima TNI.

Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan. ”Sebab itu saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada indikasi penyusupan kelompok massa dalam aksi demo ormas Islam, kemarin. Menurut dia, kelompok itu diduga akan berulah dalam aksi damai tersebut. ”Kami mengindikasi dari laporan intelijen, ada kelompok garis keras yang menyusup,” kata Tito saat memantau aksi demo di Lapangan Silang Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

Bahkan, kata Tito, berdasarkan informasi intelijen, komponen garis keras itu beberapa adalah yang pernah melakukan teror di sejumlah wilayah di Indonesia. ”Kita waspadai mereka agar jangan sampai merusak aksi demo ini. Intinya mereka memanfaatkan momen (demo) ini untuk melakukan tujuannya,” kata Tito, yang tidak menyebutkan secara detail kelompok garis keras itu Kericuhan yang terjadi di depan Istana Negara dimulai saat sekelompok massa yang melempar botol minuman, kayu, dan bambu ke anggota Polri.

HMI yang sempat dituding sebagai pelakunya membantah tudingan tersebut. Sejumlah foto yang beredar menunjukkan pelaku provokasi berpakaian tidak layaknya demonstran yang menggunakan baju muslim. Insiden yang memicu saling lempar dan diikuti dengan tembakan gas air mata membuat sejumlah demonstran terluka. Sejumlah ulama yang terjebak di atas mobil juga turut menjadi korban.

Ustad Ali Jaber, misalnya, sempat pingsan terkena gas air mata. Habib Mahdi Assegaf juga terkena gas air mata, sedangkan Ustad Arifin Ilham terluka tangannya. Kericuhan juga membuat sejumlah aparat terluka. Dalam insiden tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui pengeras suara menyerukan masing-masing pihak untuk tenang.

”Harap tenang, kepolisian juga tenang, kita bersama umat muslim membuat tenang. Kapolri akan sampaikan perintah,” kata Panglima TNI melalui pengeras suara. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyampaikan seruannya melalui pengeras suara. ”Saya Kapolri Jenderal Tito Karnavian minta seluruh anggota Polri hentikan tembakan gas air mata,” kata Kapolri melalui pengeras suara.

Adapun kericuhan di Pluit mengakibatkan dua minimarket yang berada di Gedong Panjang, berjarak 500 meter dari Polsek Metro Penjaringan, menjadi sasaran penjarahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono membenarkan tentang penjarahan yang dilakukan oleh ratusan orang di kelompok itu. Namun, ia membantahtentang adanya kebakaran yang terjadi di salah minimarket tidak ada yang dibakar,” tutur Awi.

Sebelumnya, beredar info, selain melakukan penjarahan, massa dilaporkan melakukan sweeping di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan menggunakan batu, kayu, dan besi, mereka melakukan perusakan terhadap sejumlah motor dan mobil di kawasan Pantai Mutiara, lokasi rumah tinggal Ahok. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan hingga petang kemarin memastikan demonstrasi berlangsung terkendali.

Dia juga memastikan beberapa kericuhan di Jakarta Utara sudah bisa dikuasai. ”Kapolres di sana sudah bisa dikuasai, termasuk pusat perbelanjaan seperti Mangga Dua, Glodok, dan Atrium,” katanya. Awalnya, demo berjalan damai dan tertib. Ratusan ribu massa bergerak setelah salat Jumat yang berpusat di Masjid Istiqlal—sebagian menunaikan salat Jumat di Jalan Silang Monas Barat Raya dan beberapa titik lain.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu berduyun-duyun melakukan longmarch ke sejumlah tempat tujuan, salah satunya menuju arah Balai Kota. Di antara massa yang memadati kawasan Balai Kota berasal dari unsur One Day One Juz, GNPF-MUI, Adz-zikra, Forkammi, FUI, FPI, GPK. Sembari berjalan, mereka bertakbir, bersalawat, dan melantunkan puji-pujian. Selama berlangsungnya demonstrasi, massa mendesak penegakan hukum terkait dugaan penistaan agama.

Selain membanjiri Jalan Merdeka Selatan, massa juga menguasai kawasan Merdeka Barat, Merdeka Utara, dan beberapa titik lainnya. Pada hari yang sama, demonstrasi dengan aspirasi yang sama juga dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di Tanah Air. Aksi juga melibatkan massa dalam jumlah besar. Sekitar pukul 17.00 WIB, massa secara perlahan membubarkan diri.

Massa mulai meninggalkan kawasan Istana Kepresidenan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dengan berjalan kaki bersama-sama. Selanjutnya mereka bergerak ke Jalan Medan Merdeka Selatan, melewati Balai Kota DKI Jakarta, kemudian kembali menuju Masjid Istiqlal.

Ditangani Dua Minggu

Kasus akan ditangani secara cepat dan tegas dalam tempo dua minggu. Komitmen ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menemui perwakilan demonstran, kemarin petang. JK menemui demonstran setelah harapan untuk bisa bertemu langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) terwujud. ”Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) saudara Ahok, kita akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat.

Oleh Kapolri dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu. Sehingga semua berjalan sesuai aturan, tapi dengan tegas. Itu saja,” kata JK seusai pertemuan dengan perwakilan demonstran, di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Komitmen tersebut disampaikan setelah JK mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan tiga perwakilan demonstran, yakni Ustad Bachtiar Nashir, Ustad Zaitun, dan Ustad Misbah.

Mereka menuntut ketegasan pemerintah dalam mendukung proses hukum terhadap dugaan penistaan Al Quran oleh Ahok. Sebelum diterima Wapres, para demonstran hanya mau bertemu dengan Presiden Jokowi. Sementara Jokowi sendiri telah menugaskan Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Agama Lukman hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Setelah proses lobi yang alot, mereka sepakat demonstran akan ditemui JK. Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak menemui perwakilan demonstran karena memang ada agenda blusukan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan sejak awal, kata dia, Presiden telah menugaskan dirinya selaku menko polhukam dan beberapa menteri untuk menemui para demonstran.

Bachtiar Nashir berharap kepolisian bertindak tegas dalam mengusut kasus yang disangkakan terhadap Ahok. Namun, dia menggariskan meski Polri dan pemerintah telah menjanjikan kasus tersebut dijalankan dengan cepat, pihaknya tidak bisa menjamin aksi unjuk rasa akan berhenti dalam dua minggu ini.

yan yusuf/rahmat sahid/helmi firdaus/ant