Edisi 05-11-2016
SKPD Baru Jadi Rebutan?


KAYUAGUNG - Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru saja terbentuk berdasar PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi rebutan komisi-komisi yang ada di DPRD OKI.

Dinas baru yang diperebutkan itu diyakini merupakan dinas yang dikenal memiliki kegiatan dan anggaran yang besar. Hal ini diperkuat dengan beberapa rapat paripurna di DPRD OKI yang membahas masalah tatib DPRD OKI dilakukan secara tertutup. Anggota Badan Pem ben tu - kan Perangkat Daerah DPRD OKI, Agus Masnanto men gata - kan, komisi-komisi di DPRD bu - kan berebut untuk menda patkan dinas baru, tetapi hanya me - nyesuaikannomenkaltursaja.

“Perlu diketahui bahwa di - nas baru perumpunannya ke ma na, tidak ada komisi yang berebut dinas baru. Adanya dinas baru itu sesuai dengan PP 18/2016 tentang OPD yang ditindaklanjuti dengan adanya Perda No 2/2016 tentang OPD. Jadi, kami tegaskan tidak ada namanya komisi mempere butkan dinas baru,” tegas Agus.

Menurut dia, mitra dari komisi DPRD itu sudah sangat jelas, tergantung komisi itu mem bidangi apa. Seperti Ko - misi I membidangi pemerintahan, Komisi II bidang ekonomi keuangan, Komisi III bidang pembangunan dan Komisi IV bidang kesra. Dia mengilustrasikan no - men klatur Dinas PUBM dan PUCK mengalami perubahan. Tapi untuk tupoksinya tetap ber mitra dengan komisi III.

Kecuali muncul dinas baru. “Bukan berarti dinas baru akan masuk pada komisi yang kurang jumlah mitranya. Tapi tidak akan mungkin pula dinas itu akan menjadi mitra yang bukan tupoksinya. Ya, dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka peng ga bung an - nya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang di - kelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis da - erah,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD OKI H Solahuddin Dja - kfar menambahkan, di dalam OPD ini hanya nomenklaturnya saja berubah, tapi tupoksinya masih berada di komisi sebe - lumnya. “Saat ini kami masih mem - bahas tata tertib (tatib) me nge - nai OPD dan bukan membahas perebutan dinas baru. Pastinya dinas baru akan dilihat dulu aspek membidanginya.

Seperti Litbang, tupoksinya lebih ke arah mana. Apakah pada bidang pemerintahan (Komisi I), atau komisi lain yang lebih tepat bermitra,” terangnya. Adapun SKPD baru ter - sebut antara lain Dinas Pe ru - mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh, Kemudian Dinas Perdagangan yang sebelumnya berada di bawah Disperindagkop.

Dinas Ko munikasi dan Informatika (Diskominfo) sebelumnya berada di bawah Dishubkominfo. Setidaknya ada lima SKPD yang dilebur yakni Dinas Pe - ternakan yang dilebur menjadi satu dengan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kemudian Dinas Tata Kota dan Pertamanan dile - bur menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu - kiman, kemudian Dinas Pe - kerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan dilebur ke Dinas PUBM.

Selanjutnya Badan Ke ta-ha - nan Pangan dilebur ke Dinas Pertanian, menjadi Dinas Per - ta nian dan Pangan. Selanjutnya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Ke - hutanan dihapuskan. Kemudian ada bebarapa SKPD yang di pisah menjadi dua, karena disesuaikan deng - an beban kerja masing-masing, di antaranya Dinas Kominfo, sebelumnya tergabung dalam Dishubkominfo.

Kemudian Badan Pendapatan Daerah, sebe lumnya tergabung dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Perdagangan, sebe - lumnya tergabung dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

m rohali

Berita Lainnya...