Edisi 05-11-2016
Dipungli, Warga Ujung Padang Lapor ke Polda


MEDAN - Warga Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) setiap melewati portal pembatas di desanya.

Setiap truk yang melewati portal dikenakan tarif berbeda mulai Rp25.000- 50.000. “Ada empat portal yang baru dibangun di sana. Jadi, setiap truk baik itu truk pengangkut sawit atau bahan pokok dikenakan retribusi. Jelas ini sangat merugikan kami sebagai petani sawit,” kata tokoh masyarakat Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labura, Syahrial Munthe saat mengadukan permasalahan ini ke Polda Sumut, kemarin.

Menurut Syahrial, pembangunan portal itu bukan atas dasar kesepakatan warga, namun kesepakatan segelintir oknum saja dan tanpa persetujuan instansi terkait. “Informasi yang saya terima, portal itu dibangun untuk membeli lahan pembangunan SMK Negeri di kampung kami. Salah satu pemrakarsanya oknum anggota DPRD Kabupaten Labura.

Bagaimana mungkin pembangunan sekolah menggunakan dana pungli. Jelas- jelas itu sudah dianggarkan,” ujarnya. Portal yang sudah terpasang sejak tiga bulan lalu itu perharinya dilewati sekitar 15- 20 truk perhari. Namun, untuk tarif truk pengangkut ini tidak berlaku untuk truk sawit milik perusahaan-perusahaan perkebunan sawit skala besar di sana.

“Ada kesan mereka suka-suka dalam memasang tarif setiap truk yang melewati portal itu. Ada truk milik perusahaan besar tidak mereka kutip, alasannya mereka kutip per bulan,” Atas kondisi ini, masyarakat Aek Natas minta pada pihak kepolisian segera mengusut praktik pungli yang jelas-jelas membebani rakyat. Apalagi, pungli saat ini sangat menjadi perhatian presiden.

Jadi harus ada tindakan tegas agar Sumut terbebas dari pungli. Sementara itu, Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sumut, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) MP Nainggolan mengatakan, pihaknya akan segera merespon dan menanggapi laporan dari korban. “Pasti, semua laporan pengaduan akan ditindak lanjuti, khususnya yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Namun, sambung dia, pihaknya meminta waktu untuk proses penyelidikan terlebih dahulu sebelum bertindak. “Terima kasih atas informasinya, berikan waktu kepada Polisi untuk menyelidikinya terlebih dahulu baru kita mengambil tindakan,”pungkasnya.

frans marbun

Berita Lainnya...