Edisi 05-11-2016
Segala Bentuk Pungli Harus Diberantas


MEDAN – Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) berkomitmen mendukung program pemerintah dalam memberantas pungutan liar (pungli) di Sumatera Utara (Sumut).

Saat ini, Sumut mendapat sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bahkan masuk dalam enam provinsi pilot project pemberantasan korupsi. Dewan Penasehat JPKP, Brigjen Pol (Purn) Victor Edison Simanjuntak mengungkapkan, masuknya Sumut ke dalam salah satu provinsi yang ditetapkan KPK sebagai pilot project pemberantasan korupsi bersama Aceh, Riau, Papua, Papua Barat, dan Banten, menjadi tamparan keras bagi masyarakat Sumut.

Terlebih lagi, sejumlah mantan gubernur Sumut pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. “Untuk itu, JPKP telah berkomitmen untuk memberantas bentuk korupsi yang berawal dari pungli itu. Apa pun bentuk punglinya, baik yang besar maupun yang kecil, JPKP siap memberantasnya,” papar Victor di Medan, Jumat (4/11).

Melalui Deklarasi Pembentukan Sumut Melawan Korupsi dan Pungli pada Jumat (28/10) lalu, JPKP siap melaporkan segala bentuk pungli yang terjadi di seluruh kantor pemerintahan di Sumut. JPKP siap mengubah image negatif SUMUT (Semua Urusan Mesti Uang Tunai). Menurutnya, image itu terbentuk karena pungli sudah mendarah daging di Sumut.

“Sumut harus bisa menjadi Sumut baru yang transparan, jujur, dan bersih, dari korupsi,” paparnya. Ketua DPW JPKP Sumut, Triyanto Sitepu mengungkapkan, sampai saat ini JPKP terus mengawasi praktik-praktik pungli di sejumlah kantor pemerintahan.

JPKP Sumut telah menyebarkan jaringannya di sejumlah kantor pemerintahan di Sumut. “JPKP akan melaporkan langsung ke aparat kepolisian bila menemukan langsung praktik pungli di lapangan,” paparnya.

dicky irawan

Berita Lainnya...