Edisi 05-11-2016
Surat Suara Pilkada Siantar Harus Bertanda Khusus


MEDAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menekankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memberi tanda khusus pada surat suara Pilkada Pematangsiantar.

Hal ini untuk mengantisipasi kecurangan yang mungkin terjadi dengan memanfaatkan surat suara lain. Anggot Bawaslu Sumut Herdie Munthe mengatakan, antisipasi ini dianggap perlu karena KPU Pematangsiantar telah mencetak dua model surat suara pilkada. Surat suara itu masing-masing berisikan empat calon dan lima calon akibat sengketa dengan pasangan Survenof Sirait-Parlindungan Sinaga.

Surat suara dengan lima calon yang sebelumnya sudah sempat dicetak, harus dimusnahkan. “Maka itu, surat suara pilkada susulan itu harus diberi tanda khusus agar kita tahu mana yang asli dan mana yang palsu karena ini kan rentan dengan kecurangan,” kata Herdie di Medan, Jumat (4/11).

Herdie mengatakan, persoalan surat suara ini merupakan salah satu poin penting yang menjadi perintah Bawaslu Sumut ke Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Pematangsiantar, pascapengaktifan kembali panwas. Pemberian tanda khusus ini juga sudah menjadi kesepakatan dengan KPU karena mereka menyadari pemungutan suara nanti akan rentan dengan kecurangan.

“Karena itu, kami minta ini untuk diawasi dan dipastikan,” katanya. Selain itu, hal-hal yang perlu secara ketat diawasi adalah menyangkut pelaksanaan sosialisasi dan kampanye pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota. Sosialisasi yang boleh dilakukan adalah sosialisasi tertutup dan visi-misi.

Paslon dan tim suksesnya tidak diizinkan melakukan kampanye terbuka selain yang difasilitasi oleh KPU. “Dalam pilkada ini, pemasangan baliho atau di luar itu (sosialisasi) akan menjadi objek penindakan,” tuturnya. Sementara itu, Ketua KPU Pematangsiantar Mangasitua Purba mengatakan, saat ini persiapan menuju pilkada susulan sudah matang.

KPU juga tengah menunggu penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Pemko Pematangsiantar terkait kekurangan anggaran. KPU Sumut bersama KPU Pematangsiantar pun telah melakukan pertemuan dengan Pemko Pematangsiantar untuk membahas hal itu.

“Ada kekurangan anggaran dari dana tahun 2015. Dari sekitar Rp15 miliar yang diterima KPU, saat ini tersisa sekitar Rp2 miliar. Kami ajukan tambahan sekitar Rp3,5 miliar, lalu ada kekurangan lagi sekitar Rp500 juta. Yang Rp3,5 miliar sudah ditampung di dalam APBD induk 2016 dan untuk yang Rp500 juta dalam tahap persetujuan di APBD-Perubahan,” tandasnya.

panggabean hasibuan

Berita Lainnya...