Edisi 05-11-2016
Dituding Sarat Pungli dan KKN


MOJOKERTO – Rekrutmen bantuan polisi (banpol) di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto dipersoalkan. Warga menuding ada pungutan liar (pungli) dan nepotisme dalam rekrutmen 70 personel tenaga bantu penegak peraturan daerah (perda) tersebut.

Warga atas nama Aliansi Warga Kota Mojokerto menyatakan menolak hasil rekrutmen banpol Satpol PP dan meminta agar Wali Kota Mojokerto Masud Yunus mencopot Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Mashudi. Ignasius Tungga, koordinator Aliansi Warga Kota Mojokerto mengungkapkan, ada banyak indikasi jika rekrutmen personil banpol Satpol PP ini sarat dengan KKN.

Rekrutmen ini, kata dia, dilakukan secara diam-diam tanpa ada pengumuman terbuka, baik di kantor Satpol PP, tempat- tempat strategis, maupun di media massa. “Kalau tidak ada unsur KKN, kenapa ini dilakukan diam-diam sehingga banyak warga yang tidak mengetahuinya. Semua serba-tertutup,” ungkap Ignasius. Dia mengatakan, rekrutmen ini juga banyak mengakomodasi warga di luar Kota Mojokerto.

Ignasius bahkan menuding, rekrutmen ini juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan anggotaDPRD KotaMojokertoyang menitipkan kerabatnya. “Kita ada datanya, siapa saja pejabat pemkot dan anggota Dewan yang menitipkan kerabatnya dan lolos dalam seleksi. Terang benderang jika rekrutmen ini sarat KKN,” tegasnya dan meminta agar anggota Dewan berani membuka kasus ini jika memang merasa tidak terlibat.

Selain indikasi adanya titipan, Ignasius juga menuding, rekrutmen yang digelar bulan lalu itu mengindikasikan adanya pungutan liar (pungli). Dia mendapati laporan dari salah satu warga yang sempat ditawari salah satu oknum Satpol PP Kota Mojokerto untuk bisa diloloskan dalam seleksi banpol Satpol PP. Hanya, tawaran itu harus disertai dengan uang Rp5 juta.

“Warga yang melapor ini akhirnya tidak mendaftar,” ungkapnya. Indikasi kuat adanya KKN dan pungli dalam rekrutmen banpol Satpol PP ini, Ignasius mendesak agar wali kota mencopot Mashudi dari jabatannya sebagai Kepala Satpol PP. Warga yang melakukan aksi demonstrasi secara spontan itu, lanjut Ignasius, juga meminta agar proses rekrutmen diulang.

“Kita juga minta anggota Dewan ikut menelusuri masalah ini. Kita lihat saja, kalau anggota Dewan tidak berani, berarti mereka juga ikut menitipkan kerabatnya,” pungkasnya. Namun, Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Mashudi menampik kerasrekrutmenbanpol Satpol PP sarat kolusi dan nepotisme. Menurutnya, rekrutmen ini digelar secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.

“Mekanisme sudah kita jalankan sesuai aturan dan terbuka. Kita juga sudah umumkan di media. Apanya yang tidak terbuka,” tampik Mashudi tanpa menyebut nama media yang dipakai untuk mengumumkan proses seleksi lalu. Ia juga menampik jika rekrutmen ini lebih banyak mengakomodasi warga di luar Kota Mojokerto.

Menurutnya, memang rekrutmen ini tak pernah membatasipendaftar. Meskibegitu, pihaknya tetap memberikan prioritas kepada warga Kota Mojokerto dalam tahapan seleksi selanjutnya. “Yang masuk saat ini, belum tentu lolos karena masih ada tahapan seleksi lagi. Masih ada satu tes lagi. Saat ini mereka masih menjalani diklat dan orientasi,” tuturnya. Sementara warga yang melakukan aksi unjuk rasa ini terpaksa harus kecewa lantaran aksi mereka tak mendapatkan respons.

Mereka mengancam bakal melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar jika tuntutannya tak dipenuhi. Mereka juga mendesak agar wali kota dan DPRD Kota Mojokerto untuk memanggil Mashudi dan mengklarifikasi kabar tak sedap yang beredar luas.

tritus julan

Berita Lainnya...