Edisi 05-11-2016
DPRD Minta Perwali No 38/2016 Direvisi


SURABAYA – Peraturan Wali Kota (Perwali) No 38/2016 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya No 15/2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, RT, dan RW, menuai protes kalangan DPRD Surabaya.

Protes itu muncul lantaran ada aturan yang melarang kader partai menduduki jabatan strategis di RT, RW, ataupun LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan). Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya Adi Sutarwiyono berharap Perwali tersebut direvisi dengan menganulir klausul larangan anggota parpol menjabat sebagai pengurus RT, RW, dan LKMK.

Baginya, peraturan tersebut menjadi autokritik terhadap pemerintahan yang dipimpin seorang anggota parpol. “Pasal ini bertentangan, karena wali kota dan wakilnya adalah anggota parpol. Jika pengurus RT dan RW dilarang dari anggota parpol, aturan ini akan merambat pada pucuk pimpinan pemerintahan nantinya,” ungkap politisi asal PDIP Surabaya ini. Adi menjelaskan, untuk menyiasati pasal ini, Pemkot bisa merevisi Perwali tersebut.

Misalnya, yang dilarang bukanlah anggota (kader) parpol, tetapi pengurus parpol. Dengan demikian, aturan tersebut tidak membatasi pengabdian seorang kader partai di lingkungan masyarakat. “Kalau pengurus parpol yang dilarang menjabat sebagai pengurus RT/RW, maka anggota parpol masih bisa menjabat. Aturan ini yang digunakan gubernur DKI Jakarta untuk menyiasati peraturan menteri dalam negeri,” cetus anggota Dewan yang akrab dipanggil Awi ini.

Dia menyatakan, Perwali No 38/2016 soal larangan anggota parpol menjabat sebagai pengurus RT/RW dan LKMK merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 15/2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), RT, dan RW. Perwali tersebut sudah ditandatangani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 24 Oktober 2016.

“Wali Kota sudah tanda tangan sehingga akan diberlakukan. Ini kan ironis. Seharusnya, Wali Kota meneliti terlebih dahulu. Kalau anggota parpol dilarang menjadi pengurus RT/RW, sama saja menghambat langkahnya sendirisaat parpolinibutuh dukungan warga,” cetusnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Fraksi PKS DPRD Surabaya Ahmad Zakaria.

Dia menganggap, larangan tersebut sama halnya dengan membelenggu hak seseorang. “Mungkin Wali Kota lupa, kalau dirinya diusung partai politik sehingga aturan itu disahkan tanpa ditelaah lagi,” ungkapnya. Menurut Zakaria, anggota parpol tidak boleh menjabat sebagai pengurus RT/RW, maka hal itu melanggar hak asasi dalam berorganisasi.

“Seharusnya Pemkot merevisi pasal yang melarang anggota parpol dilarang menjabat pengurus RT/RW. Cukup pengurus parpol saja yang dilarang,” tandasnya. Menanggapi hal itu, Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati menyampaikan, larangan anggota parpol menjadi pengurus RT/RW maupun LKMK tidaklah mutlak. Artinya, sepanjang tidak ada lagi calon lain di luar kader partai, maka yang bersangkutan (anggota/ kader) tetap diperbolehkan.

“Jadi, peluang itu masih ada jika memang tak ada lagi calon nonparpol yang mencalonkan diri. Di Perwali harus dibuktikan dengan surat pernyataan, bukan anggota parpol. Kecuali jika tak ada lagi, baru diperbolehkan,” tutur Ira.

ihya ulumuddin

Berita Lainnya...