Edisi 05-11-2016
KPK Gadungan Gentayangan di Jawa Timur


SURABAYA–Gubernur Jatim Soekarwo mengingatkan para kepala daerah untuk berhatihati dan waspada terhadap modus penipuan yang dilakukan oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan.

Aksi penipuan ini juga mengincar korban hingga ke tingkatan kepala desa. “Berdasarkan informasi yang ada, KPK gadungan ini sudah masuk ke 14 kabupaten/- kota di Jatim, bahkan sampai ke desa-desa. Pelaku minta uang kepada kepala desa dari dana desa,” kata Soekarwo usai memimpin rapat terbatas dengan bupati/ wali kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi kemarin.

Untuk itu, Soekarwo mengimbau para bupati dan wali kota agar menyosialisasikan kasus KPK gadungan ini kepada jajaran pemerintahannya hingga tingkat desa. “Sejak UU Desa diberlakukan dan setiap desa dapat dana desa, banyak oknum mengaku anggota KPK dengan menakut-nakuti terkait kasus korupsi. Tak jarang, mereka juga minta uang dan ini sangat merugikan,” ujar pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini.

Pertemuan ini, lanjut Pakde Karwo, merupakan sosialisasi kepada para bupati/wali kota oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan di daerah. “Karena Deputi PIPM ini background - nya dari kejaksaan, jadi beliau punya pengetahuan yang lengkap soal korupsi.

Sosialisasi ini agar masyarakat paham bahwa KPK tidak ada perjanjian serta memakai atribut lengkap,” tutur Pakde Karwo. Ia minta fungsi pengawasan di daerah untuk ditingkatkan lagi, baik melalui inspektoratnya maupun melalui pengendalian internal. “Surat dari KPK sudah saya teruskan ke bupati/wali kota untuk kemudian ditindaklanjuti. Kami minta pengawasan dan pencegahan internal ini ditingkatkan,” kata dia.

Sementara itu, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Ranu Mihardja mengatakan, ada banyak pengaduan yang masuk dari seluruh Indonesia sepanjang 2016 terkait oknum yang mengatasnamakan KPK di daerah. Modus oknum ini melakukan penipuan hingga intimidasi kepada pejabat di daerah. Kata Ranu, beberapa modus yang mereka lakukan adalah mengaku mitra KPK dengan mencantumkan logo KPK di surat tugas, mencatut nama pejabat KPK, membuat surat perintah dan kop surat palsu, membuat kartu nama palsu, serta menggunakan atribut seperti pakaian yang mencantumkan logo KPK.

“Saya ingatkan kepada pejabat di daerah agar berhati-hati karena oknum KPK Gadungan ini biasanya membawa atribut lengkap. Tapi KPK yang asli justru tidak pernah menonjolkan atribut itu. Bila ada oknum tersebut, yang kemudian berujung memeras, meminta duit dan sebagainya, lebih baik crosscheck dulu ke kami,” katanya.

Ranu menjelaskan, ada beberapa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Di antaranya suap-menyuap, ini biasanya dalam proses perizinan dan penyusunan anggaran. Kedua, perbuatan curang termasuk dalam proyek pengadaan. Ketiga, gratifikasi, yaitu suatu perbuatan menerima sesuatu terkait jabatan baik berupa barang atau hadiah.

“Pejabat boleh menerima sesuatu, tapi dalam waktu 30 hari harus melaporkan kepada KPK,” kata dia. Sementara rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Sekretaris Daerah Akhmad Sukardi, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, 24 bupati/wali kota se-Jatim, serta 12 wakil bupati/wakil walikota se- Jatim, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta jajaran pemerintahan di lingkungan Pemprov Jatim.

zaki zubaidi

Berita Lainnya...