Edisi 05-11-2016
KPK Segera Periksa Wali Kota Madiun


MADIUN – Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka kasus korupsi gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar.

“Yang pasti akan segera diperiksa, tapi saya belum bisa menentukan kapan jadwalnya,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dihubungi melalui telepon dari Madiun kemarin. Selain memastikan akan diperiksa, Yuyuk juga memastikan pelaksanaan pemeriksaan tersebut nanti akan dilakukan di Jakarta. “Untuk kasus PBM, (pemeriksaan) Madiun hanya untuk saksi-saksi saja. Yang tersangka kemungkinan besar di Jakarta.

Hanya saja jadwalnya belum ada info,” ucapnya. Disinggung sampai kapan pemeriksaan saksi akan berlangsung di Madiun, ia mengaku tidak tahu. Sebab hal itu tergantung dari tim penyidik yang sedang bertugas di daerah. “Hari Jumat ini masih ada pemeriksaan. Kalau pekan depan, belum tahu.

Belum ada info dari penyidiknya,” katanya. Sesuai dengan data KPK, ada empat orang yang diperiksa pada Jumat (4/11). Mereka dari perwakilan asosiasi jasa konstruksi lokal yang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, yakni Sukarman merupakan perwakilan dari Gakindo, Noer Mohammad perwakilan dari Aspeknas, Moch Rofiq perwakilan dari Gapensi, dan Ernes perwakilan dari Aspekindo.

Pemeriksaan kembali dilakukan di Kantor Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jatim di Jalan Yos Sudarso No. 90 Kota Madiun. Diketahui, Bambang Irianto ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dalam pembangunan proyek Pasar Besar Madiun sejak tanggal 17 Oktober 2016.

Bambang Irianto menjabat Wali Kota Madiun selama dua periode itu diduga menyalahgunakan jabatannya pada periode pertama dengan menerima gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun dibangun secara tahun jamak mulai dari 2009-2012. Bambang disangkakan Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ant

Berita Lainnya...