Edisi 05-11-2016
Tiga Staf BLH Akui Lakukan Pungli


SEMARANG - Tiga staf Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perpanjangan izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berjanji akan menindak tegas ketiganya sesuai aturan berlaku. “Ketiga oknum pegawai BLH mengakui melakukan pungutan tersebut dengan berbagai alasan, di antaranya menunjang operasional,” kata Hendi, sapaan akrab wali kota, kemarin.

Laporan pungli di BLH Kota Semarang mengemuka saat “Diskusi dan Ngopi Bareng Wali Kota, Peradi, dan Wartawan” bertema pencegahan pungli yang berlangsung di Balai Kota Semarang, Kamis (27/10). Ketika itu, dr Elis, salah seorang peserta yang menanyakan adanya keharusan biaya dalam mengurus perpanjangan SPPL untuk usaha kliniknya.

Saat mengurus SPPL, dia mengaku diminta membayar Rp2,5 juta oleh petugas di BLH Kota Semarang dan diberikan kuitansi. Petugas yang bersangkutan beralasan uang itu biaya kegiatan rapat komisi analis mengenai dampak lingkungan (amdal). Namun, petugas tidak dapat menjelaskan dasar hukumnya.

Menurut Hendi, pungutan tersebut adalah hal yang keliru karena apa pun alasannya, tidak dibenarkan menarik pungutan yang tidak memiliki payung hukum. “Biaya operasional pegawai sudah diatur dalam APBD, sehingga tidak dibenarkan jika memungut dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan,” tandasnya.

Hendi menegaskan keputusan yang akan diambil sudah jelas. Ketiga PNS harus ditindak. Dia sudah menginstruksikan BKD dan Inspektorat untuk mengkaji sanksi yang akan diberikan sesuai dengan PP No 53/2010. Berdasar aturan itu, sanksi bisa berupa penurunan pangkat, dilepas jabatannya hingga diposisikan sebagai staf. “Keputusannya akan keluar minggu depan,” ucapnya.

Pemkot juga akan melihat rekam jejak ketiga PNS untuk menentukan sanksi dan langkah ke depan. Jika memang pungutan sudah dilakukan sejak lama maka konsekuensinya adalah pemberhentian. Namun jika baru sekali dilakukan, tentu perlu adanya tindakan pembinaan.

Kepala BLH Kota Semarang Gunawan Saptogiri mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat. Disinggung mengenai antisipasi ke depan agar pungli tidak terjadi lagi, Gunawan mengaku sudah menempel informasi terkait perizinan bebas biaya. “(informasi) Sudah kami pajang semua, untuk pengurusan gratis.

Kecuali amdal dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) itu ada biaya rapat, misal mengundang ahli, itu ditanggung pemrakarsa,” katanya. Gunawan berjanji membenahi dan berkoordinasi dengan para konsultan terkait keluhan masyarakat yang keberatan dengan biaya pengurusan izin di BLH Kota Semarang. Pihaknya juga menyampaikan sejumlah perizinan di BLH memang biayanya Rp0, kecuali izin seperti SPPL.

andik sismanto

Berita Lainnya...