Edisi 05-11-2016
Gubernur Ultimatum 79 Pejabat


BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengultimatum 79 pejabat di lingkungan Pemprov Jabar untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua pekan ke depan.

Ultimatum itu dilakukan lantaran dari sekitar 188 pejabat di Pemprov Jabar, baru 109 orang yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Apalagi, sesuai amanat Undangundang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggara Negara, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) harus disetorkan dan diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Di Jawa Barat sendiri sudah ada aturan turunan dari undangundang tersebut melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55/2015 tentang LHKPN. “Mudah-mudahan dalam waktu dua pekan (LHKPN pejabat Pemprov Jabar) sudah bisa selesai,” katanya di Bandung, kemarin.

Ketika ditanya, apakah dia sudah melaporkan harta kekyaannya kepada KPK, Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan mengaku, sudah melaporkannya tahun lalu. “Saya sudah melapor LHKPN itu terakhir tahun 2015,” ujarnya. Pada Kamis (3/11) lalu, KPK melansir tingkat kepatuhan pejabat Pemprov Jabar dalam melaporkan harta kekayaannya baru 60%. Angka itu dinilai belum ideal.

Karena KPK memiliki standar kepatuhan diangka 95%. Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan tindak lanjut dari laporan tersebut, Biro Organisasi telah diinstruksikan untuk menyisir, melakukan update dan lapor ke KPK. Menurut dia, jika hasil penyisiran oleh Biro Organisasi selesai, dia berharap penyampaian LHKPN oleh 79 pejabat bisa selesai secepatnya.

Pihaknya menargetkan, menjelang pengumuman pada 9 Desember oleh KPK nanti, tingkat kepatuhan sudah mencapai 95%. Iwa juga mengaku belum mengetahui siapa saja pejabat eselon II, III, yang masih belum melaporkan harta kekayaannya. “Kami akan lacak satu persatu, sampai nama dan jabatannya, kemarin kami fokus data lama, padahal data mutasi terbaru sudah ada,” paparnya.

Masih rendahnya tingkat kepatuhan karena belakangan diketahui, ada sejumlah proses mutasi dan rotasi yang berlangsung di Pemprov Jabar. Pihaknya juga mengaku akan mengingatkan langsung pada para pejabat yang belum melapor. “Nanti siapa saja yang belum, dikasih jangka waktu seminggu harus beres.

Kalau ini tidak beres, karena ini bagian dari (laporan) kinerja, diusulkan TPP-nya nanti tidak dicairkan. Jadi akhir November harus beres semuanya,” pungkasnya. Tak hanya pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, kepatuhan anggota DPRD Jawa Barat dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK juga masih sangat rendah.

Dari 100 anggota DPRD Jawa Barat, baru 3% atau tiga orang yang telah melapokan harta kekayaannya kepada KPK. “Itu posisi (terbaru) sekarang,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, di Bandung, Kamis (3/11). Berbagai alasan dan aturan menjadi faktor ketidakpatuhan anggota DPRD untuk tidak melaporkan harta kekayaannya.

Salah satu alasannya, hanya DPR yang disebut dalam Undang- undang Nomor 28/1999. “Selain itu tidak ada sanksi pidana menjadi alasannya (tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKPN rendah),” katanya. Selain itu, pelaporan LHKPN tiga kota juga tercatat masih rendah. Kota Tasikmalaya yang belum 84,62% atau 143 pejabat, Kota Bandung 305 pejabat atau 71,43%, dan Kota Bekasi 59,82%.

“Kalau untuk rata-rata nasional eksekutif itu tingkat kepatuahannya sudah 70%. Tahun depan ingin dorong jadi 80%,” ujarnya. Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dalam waktu dekat seluruh anggota DPRD Jabar akan segera menyampaikan LHKPN kepada KPK.

“Kami semua sepakat akan mengisi dan meminta pendampingan dari KPK,” ujarnya. Dia mengaku, pada 2015 lalu para anggota DPRD berniat mengisi LHKPN, namun masih ragu akan kejelasan status penyelenggara negara. “Karena di undang-undang kan kami tidak disebutkan,” ucapnya.

mochamad solehudin

Berita Lainnya...