Edisi 05-11-2016
Lelang Hunian Korban Banjir Dilaksanakan November


GARUT - Hunian untuk para pengungsi korban banjir bandang, baru bisa ditempati pada 2017 mendatang. Sekretaris Daerah (Sekda)Garut Iman Alirahman mengatakan, proses lelang hunian berupa rusun dan rumah tapak yang dibiayai pemerintah pusat itu baru akan dilakukan di November ini.

“Kami memahami bila para pengungsi yang berada di penampungan sementara sudah mulai jenuh. Namun kami meminta agar mereka tetap bersabar sampai semua proses ini selesai,” kata Iman kemarin. Iman menambahkan, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui sebelum proses relokasi dilaksanakan.

Salah satu proses yang mesti ditempuh adalah lelang yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “November ini lelang dilakukan, lalu pembangunannya tahun depan. Kami upayakan pembangunannya bisa cepat dilakukan. Kami juga memastikan relokasi dilakukan di 2017 itu pula,” ujarnya.

Menurut sekda, para pengungsi dapat menempati sejumlah lokasi penampungan sementara paling lama hingga enam bulan ke depan. Lokasi sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah ini adalah Gedung Rusunawa Cilawu, Gedung Rusunawa Al-Musadaddiyah, Gedung Bale Paminton, Gedung Lec, Gedung Islamic Centre dan Asrama Transito.

“Untuk hunian tetap para korban banjir bandang ini, ada rusun dan rumah tapak yang disediakan. Sambil menunggu, Pemkab Garut akan menyiapkan peraturan bupati (perbup) tentang relokasi warga,” imbuhnya. Dalam perbup ini, jelasnya, akan diatur beberapa hal, salah satunya siapa saja yang akan direlokasi nanti.

“Pertama yang rusak berat atau hanyut, kedua yang ada di bantaran sungai dengan jarak sekian meter, dan terakhir daerah berbahaya berdasar keputusan BBWS,” katanya. Namun untuk memastikan aturan jarak dari bantaran ke rumah warga dan mana saja yang masuk daerah berbahaya, Iman masih menunggu keputusan dari BBWS Cimanuk- Cisanggarung.

Berdasarkan informasi dari pihak BBWS sendiri, hasil kajiannya baru akan keluar pada 2017. “Masih ada beberapa hal yang harus kami tunggu sebelum pelaksanaan pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir bandang. Kami juga masih menunggu keputusan dari BBWS terkait kajiannya tentang jarak dari rumah ke bantaran sungai serta daerah yang dianggap bahaya,” ujarnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, data yang akan direlokasi baru untuk warga yang rumahnya rusak berat dan hanyut. Dengan demikian, dipastikan pelaksanaan relokasi juga akan dilakukan secara bertahap. “Kami juga akan mengidentifikasi status kepemilikan tanah. Hal ini untuk mendapat kepastian siapa saja pengungsi yang yang benar-benar memiliki tanah dan siapa saja yang hanya menyewa.

Sebab aturannya nanti untuk relokasi, penggantian aset akan diganti aset,” paparnya. Lebih jauh Iman menjelaskan, bagi korban memiliki rumah milik, maka dia akan menempati rumah tapak dengan status hak milik. Sedangkan bagi mereka yang dulunya menyewa, maka akan ditempatkan di rusun meski aturan sistem sewanya belum jelas. “Untuk aturan sewa rusun ini, akan diatur kembali.

Apakah mereka yang menempatinya akan digratiskan bayar sewa untuk tahun pertama dan kedua sedangkan ketiganya baru bayar atau seperti apa, itu akan ditentukan nanti,” katanya. Iman pun mengingatkan agar warga tidak lagi ada yang membangun rumah di kawasan yang rawan banjir bandang, utamanya di bantaran sungai.

Larangan ini semata-mata demi keselamatan warga juga agar tidak menjadi korban kembali. “Dalam hal ini, pemkab sudah berupaya dengan memberikan peringatan dan merelokasi ke tempat yang lebih aman. Jika nanti ada warga yang menolak relokasi dan memilih kembali ke tempat asal mereka di bantaran sungai, maka jangan pernah menyalahkan kami kalau suatu saat terjadi bencana serupa.

Tentunya kami pun sangat tidak mengharapkan hal itu sehingga kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegahnya,” tukasnya.

fani ferdiansyah

Berita Lainnya...