Edisi 05-11-2016
90% Tanah SG-PAG Sudah Teridentifikasi


YOGYAKARTA – Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY mengaku sekitar 90% lahan berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground (SG-PAG) sudah teridentifikasi.

Jumlah itu setara 13.000 bidang tanah yang tersebar di kabupaten/ kota di DIY. Atas dasar itu, Pemda DIY mengaku siap segera membahas rancangan peraturan daerah istimewa (raperdais) urusan Pertanahan. DPTR DIY sampai saat ini juga terus mengebut pendataan tanah SG-PAG yang masih tercecer. Kepala DPTR DIY Hananto Hadi Purnomo mengatakan, sampai awal November 2016, identifikasi terhadap tanah SGPAG hampir mencapai 90%.

“Saya berani menyampaikan 90% (lahan SG-PAG) sudah terdata, sekitar 13.000 bidang. Hanya saya agak lupa totalnya (luas SG-PAG di DIY), kalau nggak salah 3,5 juta meter persegi,” katanya kemarin. Menurut dia, tanah SG-PAG yang sudah teridentifikasi tersebut berdasarkan dari berbagai sumber.

Misalnya dari peta desa, surat kekancingan yang dikeluarkan Panitikismo Keraton maupun Pakualaman, buku legger A, legger B, dan legger C. Hananto mengakui, proses identifikasi dan inventarisasi tidak mudah dilakukan. Pasalnya harus mendapatkan berbagai data tanah tersebut, mulai dari pihak yang menggunakan, luas tanah, status pemakai.

“Menurutmu identifikasi itu gampang po piye ? Kita harus tahu betul ini siapa pemakainya,” ungkapnya. Hananto mengungkapkan, dari total 13.000 bidang itu masih sedikit yang sudah disertifikasi dari BPN DIY. Sampai saat ini baru sekitar 1.000 bidang SG-PAG yang sudah disertifikasi dari BPN.

“Masih sedikit, baru sekitar 1.000 bidang yang sudah (bersertifikat SG-PAG),” kata dia. Menurut dia, tanah yang sudah bersertifikat SG-PAG tersebut hampir seluruh sudah dimanfaatkan warga DIY dengan berbagai macam status, mulai dari magersari dan lainnya. “Nah , adanya Perdais Pertanahan ini gunanya untuk menata dan mengatur pemanfaatannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Suharwanta mengatakan, dua draf raperdais khususnya urusan Pertanahan belum layak dibahas. Draf masih harus disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. “Draf tersebut masih jauh dari kecukupan dan kepantasan untuk dibahas,” katanya.

Dia mencontohkan, dalam UUK DIY mengamanatkan inventarisasi sampai sertifikasi SG-PAG hanya berlaku untuk wilayah DIY saja. Namun, dalam draf Raperdais Pertanahan ini termasuk tanah keprabon di luar DIY, seperti petilasan-petilasan di Jateng bahkan Jatim.

ridwan anshori

Berita Lainnya...