Edisi 05-11-2016
Anggaran Dinas Ketertiban Diusulkan Naik


YOGYAKARTA– Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko mengusulkan agar anggaran penegakan peraturan daerah bagi Dinas Ketertiban dinaikkan di APBD 2017.

Agar kasus tak tersedianya anggaran untuk penertiban tower ilegal di Kota Yogyakarta tak terulang di kemudian hari. “Kami berharap eksekutif bersedia mengusulkan kenaikan anggaran penegakkan Perda, supaya Dintib tidak kesulitan. Berkaca pada kasus tower ilegal ini, menjadi kendala dalam penegakan aturan di daerah,” kata Sujanarko, kemarin.

Diketahui, dari 126 tower ilegal yang berdiri di Kota Yogyakarta berdasar data dari Dinas Perizinan, hanya delapan tower yang ditindak oleh Dinas Ketertiban. Dinas Ketertiban beralasan di tahun ini tak ada alokasi anggaran untuk menertibkan tower ilegal. “Belajar dari sana, ke depan perencanaan anggaran harus dipikir dengan matang.

Sehingga tidak boleh ada lagi alasan tidak bisa menertibkan karena anggaran terbatas,” tandasnya. Di APBD Kota Yogyakarta 2016, anggaran penegakkan Perda pro yustisi yang dialokasikan ke Dinas Ketertiban sebesar Rp767,245 juta. Anggaran tersebut terbagi ke dalam dua pos, yakni belanja pegawai sebesar Rp517,245 juta dan belanja barang dan jasa sebesar Rp250 juta.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti mengatakan, anggaran Dinas Ketertiban tahun ini memang tak fokus untuk program situasional seperti kasus penindakan tower ilegal. “Dulu saat pembahasan anggaran APBD 2016 memang tak spesifik menganggarkan penertiban tower seluler, isu itu saat pembahasan awal dulu belum muncul,” katanya.

Namun demikian, jika Dinas Ketertiban ingin ada kenaikan anggaran untuk program penertiban, khususnya alokasi penertiban tower di APBD 2017, maka usulan itu bisa diakomodir. Apalagi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) saat ini masih proses pembahasan APBD 2017.

“Nanti tergantung mereka, usulannya untuk apa, tematik atau programnya untuk apa. Memungkinkan kita anggarkan untuk antisipasi kasus seperti ini, situasi harus menertibkan tower ilegal tapi tak ada anggaran agar tak terulang di kemudian hari,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidihartana menyambut baik usulan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Dia mengaku akan membicarakan terkait kesempatan menaikkan anggaran penegakkan Perda ketika bertemu dengan anggota dewan.

ristu hanafi

Berita Lainnya...